Tentang Kami

PPI Belanda adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda yang berdiri sejak tahun 1922 di kota Leiden. Terbentuknya PPI Belanda bertujuan untuk menyuarakan aspirasi, sinergi potensi, dan memberikan advokasi bagi anggotanya.

 

Siapa kami?

Kepengurusan PPI Belanda 1922

Kepengurusan PPI Belanda 1922*

*Sumber : historici  dan  dbnl

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda atau disingkat PPI Belanda. Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi Indonesische Studenten Vereniging in Nederland atau disingkat ISVN. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students Association in the Netherlands atau disingkat ISAN.

Logo Resmi PPI Belanda:

140505_ Logo PPI Branding_Final

  • Sejarah
  • AD / ART
  • Catatan Sekjend

Sejarah

PPI Belanda sebagai salah satu organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia tertua, dalam sejarahnya mengalami periode naik-turun. Sejak dibentuk tahun 1922 (Perhimpunan Indonesia) hingga masa kemerdekaan, PPI Belanda sangat eksis. Setelah itu diselenggarakan pertemuan pembentukan di Delft (1963) dan Wageningen (1989). Setelah periode 1998, terjadi missing link hingga 2001. Yohanes Masboi Widodo dari JONG Indonesia menuliskan kembali kisah kelahiran kembali PPI Belanda periode 2001-2005.
2001-2003: PPI Belanda Mulai Bangkit.
Menurut Rizal, rintisan PPI Belanda sudah dimulai sejak 2003 oleh Nuki, Apif dan kawan-kawan, serta didukung oleh atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud) waktu itu.  Ketika itu, Pak Andi (Adikbud KBRI) sangat aktif memfasilitasi dengan mengundang PPI kota dalam sebuah konferensi di Den Hag. Di sana tercetus ide pembentukan kembali PPI belanda yang sempat ‘tidur’ pasca 1998, dengan pembentukan Steering Comitee pembentukan PPI-Belanda di Rotterdam. Pejabat Atdikbud berikutnya, Muhajir, juga banyak memfasilitasi PPI Belanda sehingga bisa ‘kembali’ menunjukkan ekistensinya di masyarakat international. “Meskipun sesudah itu, kita sendiri yang jalan dengan maksud meminimalisasi ‘campur-tangan’ pemerintah di pendirian PPI Belanda pada saat itu,” ujar Rizal.

Menurut Nuki Agya Utama, proses pembentukan ‘kembali’ PPI Belanda ini tidak semulus rencana awal. Namun, dengan segala upaya mencari database, berkoordinasi, rapat-rapat, YM-an. Pada tanggal 24 Januari 2004  berlangsung rapat di sebuah aula di Arnhem, dihadiri oleh Nuki Agya Utama, Apif Hajji (mantan Ketua PPI Arnhem), Rizal Riboel dan Awan (saat itu Ketua PPI Arnhem). Albert datang bersama Reggy (Ketua PPI Rotterdam), Rully Ruliadi (wakil Ketua PPI Rotterdam) dan Khrisma Fitriasari yang kemudian menjadi Ketua PPI Rotterdam menggantikan Reggy.

Pada diskusi di Arnhem, 24 Januari 2004, atase pendidikan dan kebudayaan, Muhajir menjelaskan perannya hanya sebagai perantara antara mahasiswa dengan KBRI untuk berkomunikasi, salah satunya dengan mengadakan seminar mengenai peranan pelajar dalam diplomasi NKRI.  Dalam hubungannya dengan PPI Belanda, Muhajir membahas beberapa hal, antara lain: pentingnya regenerasi dan komitmen dari pelajar di Belanda terhadap PPI Belanda, keperluan dana akan dibantu oleh KBRI dan PPI Belanda diharapkan  bisa berusaha untuk mencari sponsor dari pihak swasta, kelengkapan AD/ART PPI Belanda,  bagaimana keinginan anggota PPI Belanda dalam hubungan dengan batasan intervensi KBRI dalam organisasi PPI Belanda, dan keinginan Atase Pendidikan dan Kebudayaan agar PPI Belanda bisa mengangkat nama Indonesia di negara-negara Eropa pada umumnya dan negara Belanda pada khususnya.

Mereka sepakat untuk mendeklarasikan kembali PPI Belanda. Mereka memutuskan, pertama, struktur organisasi PPI terdiri dari Badan Koordinasi (Eksekutif) yang diketuai oleh Yurdi Yasmi (Wageningen) dan Majelis Perwakilan Anggota (Legislatif) dimana Albert F.H. Simorangkir (Rotterdam) sebagai Sekretaris Jenderal. Selain itu juga dibetuk badan Pekerja yang diketuai oleh Nuki dan Apif yang menjadi inisiator utama berdirinya lagi PPI Belanda yang sempat vakum.

Kedua, Ketua PPI dan Wakil Ketua PPI berasal dari kota yang berlainan. Kota dari Ketua adalah Kota PPI Belanda (host) dan kota Wakil Ketua PPI Belanda adalah kota yg akan jadi host di tahun berikutnya. Ini dilakukan agar semua PPI Kota mempunyai sense of belonging terhadap PPI Belanda, mendorong kota-kota yang belum memiliki PPI Kota agar terdorong menjadi host PPI Belanda dan memberi waktu unutk kota berikutnya yang menjadi host agar ada waktu mempersiapkan diri menjadi host PPI Belanda  pada periode berikutnya.

Pada saat itu juga diputuskan untuk mengadakan rapat di KBRI Den Haag, 14 Februari 2004 yang dibatalkan dan dilakukan rapat berikutnya pada 21 Februari 2004.  Rapat MPA dan KBRI di Wageningen, Sabtu, 21 Februari dengan agenda pemilihan perangkat MPA dan membahas kelengkapan PPI Belanda menuju pengesahan dan pembentukan PPI Belanda.  Perangkat dimaksud adalah Garis-garis Besar Haluan Perhimpunan (GBHP), Tata Tertib MPA,  Pelaksanaan sidang Periodik MPA, Tata cara pemilihan Badan Koordinasi (Bakor), Badan Koordinasi, Pertanggung jawaban Badan Koordinasi.  Saat itu ada tiga oramg yang terpilih secara aklamasi: Albert F.H. Simorangkir (Rotterdam), Dian Sukmajaya (Wageningen), dan Chelsi Christina Chan (Leiden). Setelah dilakukan pemilihan lagi, Albert dan Dian terpilih menjadi Sekjen dan Wakil Sekjen MPA PPI Belanda. Acara diakhiri dengan foto-foto.

Rapat MPA di Arnhem, Sabtu, 28 Februari 2004 dengan agenda pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Belanda dan laporan Badan Pekerja mengenai GBHP.  Rapat ini juga menetapkan Albert sebagai Sekjen MPA dan Dian Sukmajaya sebagai Wasekjen MPA.  MPA kemudian mengesahkan revisi AD/ART PPI Belanda, 16 April 2005. Revisi AD/ART tersebut antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PPI kota adalah wadah kegiatan anggota setempat yang merupakan satuan pelajar Indonesia di masing-masing kota yang menyatakan bergabung dengan PPI Belanda. Pernyataan bergabung dengan PPI Belanda diwujudkan dalam konfirmasi partisipasi yang ditandatangani oleh perwakilan dari lima PPI kota, yaitu PPI Arnhem-Nijmegen, PPI Leiden, PPI Maastricht, PPI Rotterdam, dan PPI Wageningen. Kelima PPI kota tersebut pada point kedua bersama dengan PPI Amsterdam, PPI Enschede, dan PPI Groningen menandatangani Deklarasi Arnhem yang antara lain menugaskan sebuah komisi ad-hoc untuk menyusun konstitusi baru PPI Belanda.

Rapat MPA di Rotterdam, Sabtu, 6 Maret 2004  membahas kelanjutan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPI Belanda dan pemilihan BAKOR (PPI WAU).  Rapat ini diselenggarakan di di rumah Albert, di Heemkerkstraat 44B, Rotterdam. “Dengan konsumsi ala kadarnya, disertai pembagian rokok Sampoerna A Mild  kita memulai rapat pemilihan Bakor PPI Belanda. Yang hadir cukup ramai. Hanya saya tidak punya notulensi rapat dan daftar hadir. Ini murni kesalahan saya sebagai pimpinan rapat pada saat itu. Seingat saya setelah diskusi alot kita akhirnya break sebentar dan melakukan voting pemilihan nama kota untuk yang menjadi Bakor PPI Belanda. Akhirnya, terpilih Wageningen sebagai Bakor, Rotterdam sebagai Wakil Bakor, dan Febriantina sebagai Bendahara.  Tanggal 8 Maret 2004 keluar surat S-01/MPA/SU/III/ 2004 dimana diputuskan memutuskan PPI Wageningen sebagai Badan Koordinasi PPI Belanda 2004-2005 dan dan PPI Rotterdam sebagai wakil Bakor.

PPI Belanda kemudian menyelenggarakan seminar yang dimotori oleh Theo Lekatompessy dan Michael. Seminar ini sekaligus merupakan peresmian PPI Belanda, dengan pembicara Miranda Goeltom, Dubes Jusuf, Mr. Jan P. Pronk (mantan Ketua CGGI) di Erasmus Rotterdam.  Acara peluncuran disiapkan dan diputuskan tanggal 12 Juni 2004, menyesuaikan jadwal Meneer Pronk yang ditemui Alberth, Theo, dan Ibrahim Senen di ISS Den Haag. “Mr. Pronk saat itu membuka agenda nya dan menyuruh kita memilih waktu kosong,” kata Albert.

Pada hari itu juga diserahkan list of board, di dalamnya ada anggota kehormatan yaitu Mr. Martin Sanders (Sec Gen Amsterdam Indonesia House-Amindho) sebagai KADIN Indonesia-Belanda, dan Dr. Jan Noortman  (International Dean FH Erasmus). Mereka berdua mempunyai peran penting dalam pembentukan PPI Belanda karena sering menyediakan waktu dan tenaga untuk PPI Belanda termasuk jadi pembicara dan moderator  pada seminar tersebut.

Dalam seminar di Erasmus Rotterdam (12/06/2004) dihadiri oleh Miranda Gultom, KBRI, PPI kota, Kamar Dagang Indonesia-Bld dan peserta berjumlah 100-150 orang. Pada hari itu juga diresmikan atau dideklarasikan kembali PPI Belanda, dimana  Yurdi Yasmi (Wageningen ) diamanatkan menjadi ketua Badan Eksekutif (Ketua PPI Belanda) dan Albert FHS (Rotterdam) sebagai Sekjen PPi Belanda.

Pada 18 Juni 2005, MPA memutuskan untuk menyerahkan mandat PPI Belanda kepada delapan PPI kota penandatangan Deklarasi Arnhem, sehingga secara otomatis PPI Belanda terdiri atas PPI Amsterdam, PPI Arnhem-Nijmegen, PPI Enschede, PPI Groningen, PPI Leiden, PPI Maastricht, PPI Rotterdam, dan PPI Wageningen. PPI Belanda kemudian mengesahkan AD/ART baru hasil kerja komisi ad-hoc yang dibentuk tanggal 16 April 2005. Dengan kata lain, pada 18 Juni 2005 MPA demisioner – menyerahkan mandat kepada Deklarator Arnhem – yang kemudian mengangkat Albert menjadi Sekjen. Jadi demikianlah proses transisi dari duo Albert / Yudi yang diikuti dengan reformasi PPI Belanda. Hasil reformasi inilah yang memperkenalkan sistem Presidium seperti yang digunakan sekarang.
Proses Demokrasi PPI Belanda

Menurut Yurdi Yasmi, pada periode 2004, PPI Wageningen berkoordinasi dengan PPI kota lain mencoba mendesain kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kembali sense of belonging PPI Belanda. “Sebelum 2004, PPI kota cenderung berdiri sendiri dan hubungan dgn PPI kota lain cendrung adhoc. Maka, pada masa-masa awal ini, PPI Wageningen mencoba merangkul kembali semua PPI kota. Ada beberapa kegiatan PPI kota yang di-upgrade menjadi kegiatan PPI Belanda. Dalam masa ini juga ada studi banding PPI Belanda ke PPI Perancis,” tambah Yurdi.

Menurut Rizal dan Yurdi, tahun 2004 merupakan tahun awal kebangkitan PPI Belanda. “Tahun itu, boleh dibilang proses demokrasi PPI Belanda dimulai. Sebelumnya PPI Belanda ditentukan secara bergilir, sejak saat itu Ketua PPI Belanda dipilih,” ujar Yurdi. Menurut Imam Suharto, reformasi PPI Belanda sebenarnya muncul dari ide PPI Wageningen.  Sebelum pemilihan sekjen PPI Belanda di Arnhem (2005), Ketua PPI Belanda dirangkap oleh PPI Wageningen (Imam Suharto).  “Saat saya terpilih menjadi ketua PPI Wangeningen periode 2004-2005. Saya kaget karena Yurdi bilang, Ketua PPI Wageningen secara otomatis menjadi ketua PPI Belanda dan Sekjennya dari PPI Rotherdam. Saya dan kawan-kawan PPI Wageningen menilai bahwa proses proses kepemimpinan rangkap dan otomatis tidak ligitimate, maka terjadilah rapat di Arnhem,” ujar Imam Suharto.  Pada 2005, tongkat Sekjen PPI Belanda diserahkan oleh Imam Suharto, yang saat itu merangkap ketua PPI Belanda dan Wageningen. Pemilihan Sekjen dilakukan di sebuah sekolah di Arnhem, yang mengantarkan Michael menjadi Sekjen.
2005: Periode Presidium PPI Belanda

Tahun 2005, PPI Belanda mengalami restrukturisasi dan reorganisasi melalui perombakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disahkan bersama dengan pengangkatan Michael C. Putrawenas, sebagai Sekretaris Jenderal dalam Sidang Umum PPI Belanda, 18 Juni 2005.  “Keseluruhan proses reorganisasi yang ditempuh secara kolektif ini memberikan legitimasi segar dan kuat bagi PPI Belanda sebagai sebuah jaringan antar PPI-PPI kota yang ada di Belanda. Namun, perangkat peraturan baru memberikan tantangan bagi pelaksananya untuk terus-menerus membiasakan dan menyesuaikan diri,” ujar Michael.

Karakter yang ingin diwujudkan pasca-reorganisasi yaitu PPI Belanda yang rerpresentatif, sigap, dan bertenaga ternyata segera teruji. Di akhir bulan Juli 2005, PPI Prancis menginformasikan bahwa rombongan studi banding Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI akan melanjutkan perjalanan kontroversial mereka dari Paris ke Amsterdam. Menindaklanjuti informasi tersebut, PPI Belanda berusaha menemui para anggota Dewan untuk berdiskusi namun tidak mendapatkan izin. Alhasil beberapa foto yang diambil di lobby hotel tempat mereka menginap dipasang di situs PPI Belanda setelah disetujui secara aklamasi oleh Presidium PPI Belanda. Foto dan berita tentang kunjungan tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari media nasional di tanah air (lebih dari 15 media cetak dan elektronik).

Perhelatan terbesar PPI Belanda selama 2005-2006 adalah Malam Seni Indonesia (A Cultural Experience)(19/5/06). Malam Seni Indonesia menampilkan berbagai kesenian budaya tradisional dan kontemporer serta pameran foto yang sebagian besar dibawakan / hasil karya para pelajar Indonesia di Belanda. Mengingat persiapan dan kendala lainnya yang sangat wajar sebagai usaha perdana (pilot project), acara tersebut meraih sukses yang cukup membanggakan, bukan hanya dari segi finansial tapi animo dan jumlah penonton yang berasal dari berbagai kalangan. Juga merupakan keberhasilan tersendiri adalah acara ini dibiayai secara swadaya murni hasil usaha para pelajar Indonesia. Potensi besar Malam Seni Indonesia perlu digarap demi kepentingan bersama, bahkan sangat mungkin surplus dari kegiatan serupa dapat menunjang biaya operasional PPI Belanda dan dengan demikian menopang independensi organisasi. Selain itu, kelanjutan Malam Seni Indonesia dapat memulai sebuah tradisi positif dalam mengembangkan budaya Indonesia di Belanda.

Menurut Michael, ada dua pelajaran penting dari periode 2005-2006. Pertama, pentingnya kekompakan antar PPI-PPI kota. Esensi PPI Belanda tidak lain adalah PPI-PPI kota yang kompak dan saling berkolaborasi. Perbedaan orientasi dan pendapat adalah wajar dan konstruktif jika dikelola dengan baik, bahkan memperkaya nuansa pelajar Indonesia di Belanda. Disinilah PPI Belanda antara lain melalui forum Presidium yang kompak berperan penting. Kedua, independensi organisasi dan independensi prinsip harus tetap diusahakan dan dijaga. Hanya dengan PPI Belanda yang independen dan tidak tergantung pada institusi lain, maka segala inisiatif murni para pelajar dapat terjaga. Jangan sampai prinsip dikorbankan hanya demi sejumlah bantuan dana ataupun tawaran lainnya.

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di negeri Belanda yang sadar akan kewajiban untuk ikut serta dengan aktif menyumbangkan dharma bakti dalam mencapai cita-cita revolusi 17-08-1945 yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai landasan dan falsafah negara dan bangsa, menghimpunkan diri dalam suatu wadah perhimpunan dengan anggaran dasar terurai dalam Batang Tubuh.

BATANG TUBUH

1. BENTUK, NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN UNSUR

  1. Bentuk
    Perhimpunan organisasi yang mempunyai aturan, tanggung jawab, dan koordinasi.
  2. Nama
    Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda atau disingkat PPI Belanda. Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi Indonesische Studenten Vereniging in Nederland atau disingkat ISVN. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students Association in the Netherlands atau disingkat ISAN.
  3. Waktu
    PPI Belanda didirikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
  4. Kedudukan
    Kerajaan Belanda

 2. LAMBANG

Lambang PPI Belanda adalah segi lima dengan obor yang menyala didalamnya.

  1. Segi lima yang bergaris tepi hitam melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal.
  2. Obor berwarna hitam yang melambangkan keteguhan dan kekokohoan.
  3. Kobaran api berwarna merah yang melambangkan semangat yang tak pernah padam.

 

3. LANDASAN

Landasan PPI Belanda adalah Pancasila, yang merupakan dasar tujuan ideal, serta berpijak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan dijiwai semangat dan tanggung jawab akan hari depan bangsa Indonesia.

4. TUJUAN

Tujuan PPI Belanda adalah menyuarakan aspirasi, sinergisasi potensi, dan memberikan advokasi bagi anggotanya.

5. KEANGGOTAAN

  1. Anggota PPI Belanda adalah PPI Kota.
  2. PPI Kota adalah organisasi pelajar Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kerajaan Belanda yang mewakili pelajar Indonesia di wilayah tersebut.
  3. PPI Belanda mengakui hak otonomi setiap PPI Kota.

 6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur dasar PPI Belanda terdiri atas Presidium dan Badan Pelaksana Harian.

7. PRESIDIUM PPI BELANDA

  1. Segi lima yang bergaris tepi hitam melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal.
  2. Presidium PPI Belanda beranggotakan ketua PPI Kota dan/atau perwakilan PPI Kota yang memiliki mandate tertulis yang sah dari PPI Kota sesusia dengan konstitusi masing-masing PPI Kota.
  3. Presidium PPI Belanda berwenang untuk mengadakan Sidang Umum, Sidang Istimewa, dan Sidang Presidium.
  4. Keanggotaan Presidium bersifat mengikat terhadap masa jabatan setiap anggota sesuai keputusan masing-masing PPI kota yang mengutusnya.
  5. Setiap PPI Kota hanya memiliki satu suara dalam setiap pengambilan keputusan.

 

8. BADAN PELAKSANA HARIAN PPI BELANDA

  1. Badan Pelaksana Harian adalah pelaksana operasional dan administratif harian PPI Belanda.
  2. Badan Pelaksana Harian terdiri dari Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jendral, Sekretaris dan Bendahara.
  3. Badan Pelaksana Harian dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral.

 

9. SEKRETARIS JENDRAL PPI BELANDA

  1. Sekretaris Jenderal dipilih dan diangkat oleh Presidium untuk masa jabatan satu tahun.
  2. Seseorang tidak diperkenankan untuk menjadi Sekretaris Jenderal lebih dari satu kali periode.
  3. Tata cara pemilihan dan pencalonan Sekretaris Jenderal diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
  4. Sekretaris Jenderal adalah anggota Presidium ex officio tanpa memiliki hak suara.
  5. Sekretaris Jendral tidak bisa merangkap Ketua atau Presidium PPI Kota tertentu.

 

10. SIDANG UMUM DAN SIDANG PPI BELANDA

Ketentuan dan pengambilan keputusan Sidang Umum dan Sidang Presidium PPI Belanda diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

11. HARTA DAN KEKAYAAN

Harta dan Kekayaan PPI Belanda diperoleh dari sumber-sumber yang diterangkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

12. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

  1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan disahkan oleh Presidium PPI Belanda melalui Sidang Umum.
  2. Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Presidium PPI Belanda dengan pembulatan ke atas.
  3. Keputusan perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

 

13. PEMBUBARAN PPI BELANDA

  1. Pembubaran PPI Belanda hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Presidium PPI Belanda melalui Sidang Umum
  2. Keputusan untuk melakukan pembubaran PPI Belanda harus disetujui oleh seluruh anggota Presidium PPI Belanda.

 

14. ATURAN PERALIHAN

  1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Segala Anggaran Dasar yang berkenaan dengan PPI Belanda sebelumnya dinyatakan tidak berlaku semenjak berlakunya Anggaran Dasar ini.
  3. Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Dasar, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

PENUTUP

 

  1. Demikianlah Anggaran Dasar organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
  2. Anggaran Dasar ini diputuskan dan ditetapkan pada Sidang Umum PPI Belanda di Tilburg tanggal 20 Maret 2010. Beserta Anggaran Dasar ini diputuskan dan ditetapkan pula Anggaran Rumah Tangga organisasi.
  3. Pengesahan Anggaran Dasar ini dilakukan oleh 17 PPI Kota penanda tangan deklarasi Tilburg 20 Maret 2010, yaitu PPI-Amsterdam, PPI-Arnhem, PPI-Delft, PPI-Den Haag, PPI-Deventer, PPI-Eindhoven, PPI-Emmen, PPI-Enschede, PPI-Kota Den Haag, PPI-Maastricht, PPI-Nijmegen, PPI-Groningen, PPI-Leiden, PPI-Rotterdam, PPI-Tilburg, PPI-Utrecht dan PPI-Wageningen.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. PRESIDIUM PPI BELANDA

  1. Setiap anggota Presidium memiliki hak yang sama untuk:
    1. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
    2. Mengajukan pendapat.
    3. Mengajukan calon Sekretaris Jendral.
  2. Setiap anggota Presidium memiliki kewajiban yang sama untuk:
    1. Menghadiri setiap sidang dan rapat PPI Belanda.

 

2. SEKRETARIS JENDRAL PPI BELANDA

  1. Tata cara pemilihan Sekretaris Jendral
    1. Setiap anggota Presidium berhak mengajukan calon Sekretaris Jendral.
    2. Calon Sekretaris Jendral bisa berasal dari anggota Presidium atau dari anggota PPI kota yang tergabung dalam PPI Belanda.
    3. Pemilihan Sekretaris Jendral dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan suara terbanyak.
  2. Tugas dan wewenang Sekretaris Jendral
    1. Hadir dalam setiap sidang PPI Belanda.
    2. Mengajukan pendapat.
    3. Menunjuk staff pendukung bidang keuangan, bidang kesekretariatan, dan bidang lain yang diperlukan.
    4. Melaksanakan hasil keputusan Presidium.
    5. Mewakili PPI Belanda baik ke luar dan ke dalam.
    6. Menjalankan fungsi koordinasi administratif.
    7. Mengawasi jalannya kepanitiaan yang mengatasnamakan PPI Belanda.
    8. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatan dan/atau bila diminta oleh Sidang Presidium.
    9. Memimpin Sidang Presidium.

 

3. KEANGGOTAAN

  1. Definisi PPI Kota
    1. PPI kota beranggotakan pelajar Indonesia di kota yang bersangkutan.
    2. Beranggotakan minimal 15 orang pelajar.
    3. Wajib memiliki AD/ART.
    4. Memiliki kepengurusan yang mendapat mandat sah sesuai dengan konstitusi yang berlaku dalam PPI kota yang bersangkutan.
    5. Disetujui oleh Sidang Presidium.
  2. Dalam kasus terdapat permohonan lebih dari satu PPI kota dalam wilayah kota yang sama, maka Sidang Presidium akan memutuskan untuk menerima, menolak, atau menunda permohonan keanggotaan PPI kota yang bersangkutan.
  3. Hak dan kewajiban PPI Kota
    1. Setiap PPI kota wajib mengirimkan perwakilannya untuk duduk sebagai anggota Presidium.
    2. Setiap PPI kota mengikuti semua keputusan yang diambil dalam sidang-sidang PPI Belanda.
    3. Setiap PPI kota, melalui perwakilannya di dalam Presidium, berhak mengajukan usulan diadakannya Sidang Umum maupun Sidang Presidium.
    4. PPI kota mempunya hak penuh untuk mengatur dan menyusun urusan rumah tangganya sendiri.

 

4. SIDANG UMUM PPI BELANDA

  1. Setiap anggota PPI kota berhak menghadiri dan memberikan pendapat dalam Sidang Umum.
  2. Sidang Umum dipimpin oleh seorang anggota Presidium yang ditunjuk oleh peserta Sidang Umum.
  3. Sidang Umum diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun.
  4. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari perwakilan PPI kota dengan pembulatan ke atas.
  5. Sudang Umum memiliki wewenang untuk:
    1. Menetapkan AD/ART.
    2. Menerima atau menolah pertanggungjawaban Sekretaris Jendral.
    3. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jendral.
    4. Meminta pertanggungjawaban Sekretaris Jendral ketika:
      1. Sekretaris Jendral dianggap melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PPI Belanda.
      2. Berhalangan selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jendral.
      3. Menyalahgunakan nama PPI Belanda.
        1. Menerima atau menolak permohonan menjadi anggota PPI Belanda.
        2. Menerima atau menolak permohonan banding dari anggota PPI Belanda atas penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan PPI Belanda.
      4. Dalam kasus ayat 4.6.4, Sekretaris Jendral harus hadir dan memberikan pertanggungjawabannya secara tertulis di dalam Sidang Umum.
      5. Dalam kasus ayat 4.6.4, sebelum Sidang Umum memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Sekretaris Jendral, kepada Sekretaris Jendral diberikan hak untuk membela diri.
      6. Pembelaan diri tersebut harus tercermin di dalam pertimbangan dari keputusan penjatuhan sanksi. Pembelaan tersebut menjadi pertimbangan di dalam Sidang Umum dalam menjatuhkan sanksi.
      7. Keputusan Sidang Umum untuk menerima, menerima dengan catatan, atau menolak pertanggungjawaban Sekretaris Jendral yang dituangkan dalam keputusan tertulis bersifat final.
      8. Penolakan terhadap pertanggungjawaban Sekretaris Jendral berarti pemberhentian Sekretaris Jendral dari jabatannya.
      9. Pemberhentian Sekretaris Jendral harus diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan Pejabat Sementara Sekretaris Jendral PPI Belanda untuk masa jabatan sampai dengan periode Sekretaris Jendral yang digantikan berakhir.
      10. Kepada Pejabat Sementara Sekretaris Jendral PPI Belanda diberikan hak untuk dicalonkan dan dipilih sebagai Sekretaris Jendral PPI Belanda untuk periode jabatan berikutnya.

 5. SIDANG PRESIDIUM PPI BELANDA

  1. Dihadiri oleh anggota Presidium PPI Belanda.
  2. Dipimpin oleh Sekretaris Jendral.
  3. Diselenggarakan secara fisik dan virtual.
  4. Sidang fisik dan virtual dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah perwakilan PPI kota.
  5. Sidang fisik diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
  6. Sidang Presidium memiliki wewenang untuk:
    1. Mengubah AD/ART.
    2. Menentukan besarnya iuran keanggotaan PPI Belanda.
    3. Menetapkan Program Kerja PPI Belanda.
    4. Menerima dan mengevaluasi permohonan anggota baru.
    5. Mengambil keputusan yang bersifat politis dengan mengatasnamakan PPI Belanda.
    6. Membentuk dan membubarkan kepanitiaan yang mengatasnamakan PPI Belanda.
    7. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepanitiaan yang mengatasnamakan PPI Belanda.
    8. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan oleh anggota Presidium.

 

6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DALAM SIDANG-SIDANG PPI BELANDA

  1. Musyawarah dan pemungutan suara
    1. Pengambilan keputusan dalam PPI Belanda mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
    2. Dalam hal musyawarah gagal mencapai mufakat, maka diambil berdasarkan suara terbanyak, kecuali:
      1. dalam hal menyangkut perubahan AD/ART, keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah perwakilan PPI kota yang hadir.
      2. dalam hal menyangkut pembubaran PPI Belanda, keputusan harus disetujui oleh seluruh anggota Presidium PPI Belanda.
  2. Pengambilan keputusan melalui media elektronik
    1. PPI Belanda dapat mengambil keputusan melalui media elektronik yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jendral.
    2. Keputusan yang diambil melalui media elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan dalam sidang tatap muka.
    3. Anggota Presidium yang tidak memberikan tanggapan dalam proses pengambilan keputusan melalui media elektronik di dalam kurun waktu yang ditentukan dianggap bersuara abstain.
    4. Keputusan-keputusan yang merupakan wewenang Sidang Umum tidak dapat diambil melalui media elektronik.

 

7. SANKSI

  1.  Sanksi kepada PPI kota dijatuhkan apabila terjadi penyalahgunaan atas nama PPI Belanda oleh Anggota PPI kota yang      bersangkutan.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksudkan oleh ayat 7.1 dapat berupa:
    1. Teguran tertulis.
    2. Rekomendasi pemberhentian dari keanggotaan PPI kota.
  3. Sebelum sanksi dijatuhkan, kepada Anggota PPI Belanda yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri.
  4. Pembelaan diri tersebut menjadi pertimbangan di dalam Sidang Umum dalam menjatuhkan sanksi.

 

8. KEGIATAN PPI BELANDA

 

  1. Setiap anggota PPI Belanda berhak mengajukan proposal kegiatan dan/atau kepanitiaan yang akan mengatasnamakan PPI Belanda kepada Sidang Presidium.
  2. Sidang Presidium akan memutuskan untuk menerima atau menolak proposal kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proposal diterima.
  3. Jika disetujui, maka Sidang Presidium akan menyerahkan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan kepada panitia yang dibentuk oleh Sidang Presidium.
  4. Laporan tertulis setiap kegiatan harus disampaikan kepada Sidang Presidium selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

 9. HARTA KEKAYAAN PPI BELANDA

  1. Keuangan PPI Belanda diperoleh dari iuran PPI kota.
  2. Keuangan PPI Belanda dapat diperoleh dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Belanda.
  3. Pengeluaran wajib diketahui oleh Sekretaris Jendral dan dilaporkan dalam Sidang Presidium.

 

10. PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

  1. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan disahkan oleh Presidium PPI Belanda melalui Sidang Umum.
  2. Pengesahan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Presidium PPI Belanda dengan pembulatan ke atas.

 

11. PEMBUBARAN

  1. Pembubaran PPI Belanda dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai pasal 13 Anggaran Dasar PPI Belanda.
  2. Apabila dinyatakan bubar, maka harta kekayaan PPI Belanda diserahkan kepada Palang Merah Indonesia atau organisasi sosial lainnya.
  3. Mekanisme penyerahan harta kekayaan PPI Belanda ditangani oleh Sekretaris Jendral atau seluruh anggota Presidium PPI Belanda periode terakhir.

 

12. PENUTUP

 

  1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
  3. Sejak Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku, segala Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  4. Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Rumah Tangga selanjutnya diatur melalui peraturan-peraturan tambahan yang diputuskan melalui Rapat Presidium.

 

PENGESAHAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan dan ditetapkan pada Sidang Umum PPI Belanda di Tilburg pada tanggal 20 dan 27 Maret 2010.

Atas nama:

  1. PPI Amsterdam: Arif Nindito
  2. PPI Arnhem: Kenang Ina Versiggi Subud
  3. PPI Delft: Dikman Maheng
  4. PPI Den Haag: Octa Ramayana
  5. PPI Deventer: Mochammad Yusni Azis
  6. PPI Eindhoven: Amiril Rahmi Faradini
  7. PPI Emmen: Iqbal Adiansyah
  8. PPI Enschede: Sulistyo Unggul Wicaksono
  9. PPI Kota Den Haag: Raja Amin Nasution
  10. PPI Maastricht: Rio Putra Juni P.
  11. PPI Nijmegen: Yosua Adi Kristariyanto
  12. PPI Groeningen: Christina Avanti
  13. PPI Leiden: Oxalis Atindriyaratri Suwaryono
  14. PPI Rotterdam: Aidy Steveany
  15. PPI Tilburg: Kadek Widnyana TP
  16. PPI Utrecht: Benedicta de Fretes
  17. PPI Wageningen: Stephanie Sonya Ramali

 

Catatan Sekjend

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Rekan-rekan semua,

Pada tahun 1913, Perhimpunan Indonesia, yang saat itu masih bernama Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging), mulai memusatkan tujuannya untuk bergerak memikirkan masa depan Indonesia. Dimotori oleh Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangoenkoesoemo, organisasi pelajar yang tadinya hanya digunakan sebagai sarana untuk berkumpul dan berdansa, mulai bertransformasi menjadi organisasi yang memperhatikan pergerakan nasional di Indonesia.

Di tahun 1926, ketika Bung Hatta diangkat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI), komentar-komentar mengenai pergerakan bangsa Indonesia pun mulai banyak dikeluarkan melalui media-media massa. Walau terpisah ribuan kilometer dari negeri tercinta, para pelajar Indonesia di Belanda pada saat itu tetap memberikan kontribusinya melalui pemikiran-pemikiran mereka, yang pada akhirnya menjadi salah satu penggerak semangat perjuangan bangsa Indonesia.

Semangat PPI Belanda saat ini tetap sama dengan semangat Perhimpunan Indonesia satu abad silam. Semangat untuk berkontribusi dan bertindak nyata untuk membangun bangsa. Semangat untuk memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta Indonesia. Semangat bekerja sama dan berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia.

Indonesia merdeka bukan berarti akhir dari perjuangan. Perjuangan masih panjang, masih banyak tugas yang harus kita lakukan untuk membangun bangsa. Kami percaya, setiap individu pelajar Indonesia di Belanda mampu memberikan kontribusi positif untuk negeri tercinta. Dan kami yakin, tujuan mulia PPI Belanda akan lebih mudah tercapai jika kita bersinergi dan bekerja bersama-sama.

Mari berkontribusi untuk bangsa!

Mari menginspirasi Indonesia dan dunia!

Muhammad Fariz Isnaini

Sekertaris Jenderal PPI Belanda 2016/2017

 

 

*PPI Kota merupakan organisasi mahasiswa Indonesia yang menyandang nama PPI di berbagai kota di Belanda (contoh: PPI Leiden, PPI Delft, PPI Tilburg, dsb)

Translate »