Solusi yang Bukan Solusi: dari Reklamasi hingga Sertifikasi Sawit

 

UTRECHT, Belanda. Kasus Reklamasi Teluk Jakarta merupakan contoh mega-proyek pemerintah di bidang infrastruktur yang mengesampingkan aspek kemanusiaan dan gagal melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Demikian disampaikan Dr. Edwin Sutanudjaja dalam diskusi Lingkar Inspirasi – Angkringan Utrecht bertajuk “Tanah, Air, dan Politik Sumber Daya” yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Utrecht  Belanda, Sabtu 30 April 2016 lalu.

Edwin yang merupakan pakar hidrologi Indonesia dan tengah menjalani post-doktoral di Utrecht University mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Misalnya adalah AMDAL yang asal-asalan, dengan pemodelan sedimentasi banjir yang hanya terbatas model pasang surutnya, dan tidak memasukkan beban sungai. Selain itu, studi kelayakan yang dilemparkan kepada konsultan dari luar. “Konsultan dari Korea Selatan dan Belanda diberi kewenangan untuk membuat studi kelayakan dan rancangan detail proyek. Ini kan jadi aneh, belum disebut layak tapi sudah diberi kewenangan membuat rancangan detail,” ujar Edwin. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta memang menuai kontroversi sebulan terakhir ini bersama kasus dugaan korupsi yang melibatkan DPRD dan para pengembang kakap. Pemerintah lantas menyatakan moratorium atas proyek ini. “Namun pasca moratorium pemerintah, kapal keruk milik Belanda masih tetap bekerja sampai sekarang,” lanjut Edwin.

Edwin menekankan bahwa reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Great Garuda Giant Sea Wall bukanlah solusi untuk mengatasi problem banjir Jakarta. “Pembangunan di Jakarta sudah tidak terkendali. Banjir dan penurunan muka tanah di Jakarta selama ini justru disebabkan oleh alih guna lahan menjadi mall dan properti. Reklamasi menjadi ekspresi kerakusan pengembang properti untuk mengekspansi lahan baru. Kerakusan ini yang harus direvisi.” Edwin melihat bahwa Jakarta sudah menjadi sasaran ekspansi properti besar-besaran sejak lama. Wilayah-wilayah seperti Pondok Indah, Kelapa Gading, Sunter yang merupakan daerah resapan telah menjelma menjadi área hunian elit. Kemudian, di era Sutiyoso, ekspansi properti hunian berubah menjadi ekspansi pembangunan mal. “Lalu sekarang pembangunan mal tak bisa lagi, pengembang harus melakukan ekspansi lahan. Caranya, reklamasi,” jelas Edwin.

Tak hanya itu, secara teknis proyek ini menelan biaya pemeliharaan besar dan berisiko menjadi sebuah septiktank raksasa dengan kondisi 13 sungai di Jakarta yang terpolusi. Giant Sea Wall nantinya akan membutuhkan sebuah pompa besar, bahkan terbesar di dunia. Edwin menghitung, ongkos pemeliharaan air pada pompa itu akan mencapai Rp 21 triliun per tahun. “Siapa yang akan membayar ongkos ini? Siapa yang mendapat keuntungan? Dan siapa yang akan mensubsidi siapa?” tegasnya.

Lebih lanjut Edwin mempertanyakan siapa yang akan memperoleh manfaat terbesar dari reklamasi ini. Dirinya khawatir ini hanya dinikmati oleh pengembang properti dan menjadi hunian yang hanya mampu dibayar oleh orang-orang kaya. “Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat. Pembangunan bukan hanya tentang menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal,” ungkap Edwin.

foto Angkut 3

Sertifikasi Sawit dan Permasalahannya

Dalam diskusi yang sama, kandidat doktor Fakultas Geografi Universitas Utrecht dan pengamat kehutanan, Ari Susanti, memaparkan problematika ekspansi sawit sebagai contoh kasus politik sumber daya. Dalam ekspansi sawit, terjadi dilema antara konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi CPO (crude palm oil) rata-rata 30 juta ton per tahun. “Kebutuhan dalam negeri hanya 6 juta ton per tahun sehingga sisanya diekspor paling banyak ke India, China, dan Eropa. Selain untuk kebutuhan pangan, sawit juga kini digunakan sebagai alternatif biodiesel karena emisi karbonnya rendah,” papar Ari mengenai potensi sawit di Indonesia. Namun, seiring dengan permintaan global terhadap sawit yang terus meningkat, ekspansi perkebunan sawit terus terjadi dan berdampak kepada deforestasi.

“Deforestasi ini banyak turunan masalahnya. Pertama, habitat flora dan fauna menjadi terancam. Perusakan hutan juga mengakibatkan banjir dan kebakaran. Selain itu, terjadi juga perubahan struktur sosial masyarakat di sekitar hutan akibat alih fungsi hutan.”

Salah satu solusi bagi deforestasi hutan akibat sawit adalah sertifikasi sawit. “Sertifikasi sawit ditujukan agar produksi sawit dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam,” ujar Ari. Lebih lanjut Ari mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua jenis sertifikasi sawit di Indonesia, yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) yang merupakan inisiatif pemerintah sejak tahun 2009 dan RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) sebuah asosiasi sawit internasional yang digagas oleh multistakeholder di tahun 2004.

“Namun, masalahnya, ternyata biaya sertifikasi sawit terlalu tinggi. Dampaknya harganya menjadi lebih mahal tetapi tidak banyak terserap oleh pasar. Pasar lebih memilih sawit tanpa sertifikat dengan harga yang lebih murah,” lanjut Ari.

Ari Susanti, dalam paparannya mengenai sertifikasi sawit

Ari Susanti, dalam paparannya mengenai sertifikasi sawit

Oleh karena itu, Ari menyimpulkan bahwa sertifikasi sawit bukanlah solusi satu-satunya. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang sawit, perlu ada pendampingan pemerintah terhadap smallholders. “Pemerintah harus memperhatikan petani kecil,” ungkap Ari. Selain itu, perlu ada penguatan tata kelola penggunaan lahan terutama terkait perizinan atas lahan baru. “Hukum harus ditegakan, jangan sampai pembukaan lahan sawit dilakukan di luar area yang dialokasikan,” pungkas Ari.

 

Dilema Pembangunan

Angkringan Utrecht merupakan diskusi rutin yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Utrecht Belanda. Dalam forum ini, para pelajar Indonesia bertukar pikiran mengenai agenda-agenda bangsa yang cukup mendesak untuk dibahas.

Bekerja sama dengan PPI Belanda, dalam diskusi kali ini, angkringan Utrecht mengeksplorasi problematika politik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia beserta solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. “Kita perlu mengkaji apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak dengan adil baik bagi negara, swasta, maupun masyarakat,” ujar Suarlan, Ketua PPI Utrecht.

foto Angkut 2

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut kordinator fungsi ekonomi KBRI Den Haag Andrei Marentek, Post-Doc di Fakultas Geografi Utrecht University Edwin Sutanudjaja, dan kandidat doktoral di Utrecht University Ari Susanti. Di awal diskusi, Andrei Marentek sebagai perwakilan pemerintah memaparkan kebijakan tata kelola sumber daya alam di Indonesia secara umum.

Andrei mengakui bahwa selama tiga dekade ini pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan. dampaknya terjadilah eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. “Memang di satu sisi satu sisi itu bagus. Terkait sumber daya alam di Indonesia sendiri kontribusi sector ini menopang 30% Pendapatan Domestik Bruto, 57% penyerap tenaga kerja, serta 65% penopang hidup warga pedesaan,” ujar Andrei.

“Tetapi di sisi lain dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup juga harus dipertimbangkan. Di sinilah letak dilema kebijakan, antara pemanfaatan versus konservasi. Maka kini muncul istilah pembangunan berkelanjutan sebagai banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meyeimbangan kedua aspek tersebut.” Namun, Andrei mengakui bahwa beberapa problematika yang diakibatkan pembangunan masih belum terselesaikan. Andrei juga menggaris bawahi fenomena otonomi daerah yang menjadi salah satu faktor pemicu pembangunan yang tidak terkendali. “Banyak pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam pembangunan.”

foto Angkut 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: