Delft 24 Oktober 2012, Hal ini disampaikan dalam salah satu butir pertanyaan yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Djoko Kirmanto oleh Ketua Bidang Kajian Strategis PPI Belanda, Rihan Handaulah pada acara pertemuan Menteri PU dengan sekitar 30 mahasiswa Indonesia di Kampus Unesco-IHE, Delft (24/10). Menanggapi pertanyaan tersebut Pak Djoko Kirmanto menjelaskan urgensi terwujudnya akses transportasi yang memadai di Papua. “Selama ini masyarakat Papua mengalami kesulitan dalam ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok, misalkan harga satu sak semen di Jakarta hanya 60 ribu rupiah, di Papua bisa mencapai satu juta rupiah per sak karena mahalnya biaya transportasi.” Ujar beliau.

Disampaikan pula bahwa pemerintah berencana membangun 11 ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan fasilitas transportasi lanjutan seperti bandara atau pelabuhan. Selain itu juga untuk wilayah tengah papua di mana cukup banyak populasinya, akan dibangun jalan yang akan menembus keterisolasian di sana. Saat ini semua rencana sedang dalam progres di bawah koordinasi UP4B (Unit Perencana Percepatan Pembangunan Papua Barat), sebuah lembaga koordinasi lintas sektoral yang bertugas untuk mengkoordinasikan departemen-departemen terkait termasuk salah satunya Departemen Pekerjaan Umum. Target waktu pemerintah dalam merealisasikan proyek pembangunan ini ialah tahun 2015.
Pada acara diskusi yang berlangsung hangat dan akrab tersebut, mahasiswa  Indonesia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sekaligus masukan akan berbagai isu terkait infrastruktur. Hal-hal yang dibahas antara lain mulai dari pembangunan infrastruktur pengairan primer untuk pertanian, pengelolaan air limbah, undang-undang no 7/ 2004 tentang privatisasi pengelolaan sumber daya air, reformasi birokrasi,  hingga realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pertemuan ini ialah salah satu acara dari agenda kunjungan kerja Menteri PU dan staf-staf terkait di Belanda. Sebelumnya Pak Menteri juga menyampaikan kuliah umum di kampus yang sempat menjadi almamaternya saat mengambil studi master pada tahun 1975-1977 tersebut.
 
Mari kita dukung dan awasi terus program dan rencana pemerintah terkait pembangunan infrastruktur khususnya percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Hal ini mengingat infrastruktur adalah prasyarat dari terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan terciptanya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Related posts