PPI Belanda Kritik Studi Banding DPR

TEMPO.CO, Wassenaar - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mengkritik studi banding ke luar negeri yang menjadi tradisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal mereka bisa menggunakan teknologi telewicara video untuk belajar dan bertatap muka dengan narasumber di beragam negara.

“Selama ini, kami banyak melakukan wawancara dan riset dengan bantuan teleconference, seharusnya DPR juga bisa menggunakannya,” ujar Sekretaris Jenderal PPI Belanda Reonaldus Paembonan di Wassenaar, Rabu, 23 Mei 2012 malam. Ia menyampaikannya kepada delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) dalam dialog di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Retno L.P. Marsudi.

Dengan begitu, waktu, tenaga, dan biaya tak terbuang banyak untuk belajar. Selain itu, anggota BAKN pun tidak perlu bolos sidang DPR di Senayan. Meski kunjungan BAKN sepenuhnya diongkosi lembaga donor Amerika Serikat, USAID, DPR kini telah memasuki masa sidang. Artinya, kunjungan enam hari ke Inggris dan Belanda membuat anggota delegasi harus absen dari sidang di komisi parlemen masing-masing.

“Nilai pertemuan langsung dengan teleconference itu beda, jadi kami tetap harus bertemu langsung,” ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso. Lagi pula, kata politikus Partai Gerindra itu, infrastruktur DPR juga belum memadai untuk melangsungkan telewicara.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengamini pendapat tersebut. Untuk menjalin hubungan dengan orang yang tak dikenal sebelumnya, tak ada yang mengalahkan keampuhan pertemuan langsung. “Selain itu, ada hal-hal yang enggak didesain untuk diskusi, tapi malah menghasilkan ide baru,” ucapnya. Misalnya, saat di Inggris, parlemen negara itu malah ingin membentuk kaukus DPR Inggris-Indonesia untuk bekerja sama dalam hal investasi. Sedangkan di Belanda, anggota BAKN yang juga duduk di Komisi Pertahanan DPR, Yahya Secawiria, bisa meluruskan kesalahpahaman tentang rencana pembelian tank bekas Leopold.

Studi banding delegasi di Eropa berlangsung enam hari. Tiga hari pertama pekan lalu dilaksanakan di Inggris, sedangkan tiga hari berikutnya di Belanda. Selama tiga hari di negara bekas penjajah tersebut, mereka bertandang ke Public Expenditure Committee, parlemen Belanda; Badan Pemeriksa Keuangan Belanda; Kementerian Keuangan Belanda; dan Biro Perencanaan Pusat. Tujuan utama kunjungan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yang hasilnya akan diolah sebagai bahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/24/078405798/PPI-Belanda-Kritik-Studi-Banding-DPR