Polemik Ujian Nasional, Sebuah Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Oleh : Radityo Wisnu Aji, S.H.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi atas polemic penyelenggaraan Ujian Nasional atau yang biasa disebut dengan UNAS atau UN. Untuk sebuah Negara berkembang, masalah pendidikan merupak permasalahan pokok dan fundamental bagi kelangsungan pembangunan Negara. Tentu hal tersebut memerlukan instrument hukum sebagai dasar untuk membuat sistem pendidikan yang bagus. Namun sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, sistem pendidikan di Negara kita masih banyak kekurangan bahkan lebih kearah tidak jelas, yang pada puncaknya terdapat sekelompok masyarakat peduli pendidikan yang mengajukan gugatan bersama atau yang biasa disebut class action, sebuah upaya hukum yang khas berasal dari Negara anglo-saxon semacam inggris dan amerika serikat.

Perkara ini pada dasarnya diajukan atas dasar tidak adanya kepastian hukum yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya UN telah membuat hak-hak warga Negara dari para Penggugat sebagai orang tua siswa (peserta didik) dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan, mendapatkan ketidakpastian hukum oleh karena kemunculan dan pelaksanaan dan penafsiran peraturan perundang-undangan mengenai UN yang keliru dan menyimpang. Gugatan ini merupakan salah satu bentuk dari Civil Law Suit atau gugatan perdata oleh sekelompok masyarakat bukan sebagai individu melainkan sebagai kesatuan, yang pada awalnya merupakan sistem yang terdapat pada sistem pengadilan di Amerika Serikat, namun telah diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia. Terdapat beberapa gugatan serupa yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut pandangan saya, pada dasarnya putusan – putusan mulai tingkat pertama hingga banding sudah tepat dalam hal penerapan hukum formal dan materiilnya, dari segi penerapan aturan hukum serta penerapannya dalam hukum acara. Hal itu juga diamini oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, memang benar bahwa upaya hukum kasasi hanya untuk menilai apakah Judex Factie atau majelis hakim pada pengandilan tingkat pertama maupun banding telah memberikan putusan yang keliru dalam hal penerapan hukum formal maupun hukum materiilnya. Namun terdapat hal yang perlu dicermati dalam amar putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, antara lain mengenai point “Meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut”, pada kalimat tersebut memiliki adanya kemungkinan untuk menjadi kalimat yang multi tafsir. Interpretasi dari kalimat “kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut” ini memiliki makna yang sangat luas, apakah sebatas menentukan kebijakan mengenai standarisasi sistem penilaian dan kebijakan bersifat minor lainnya, atau bahkan dalam penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan Ujian nasional yang dapat mengakibatkan pemerintah dilarang melaksanakan ujian nasional sampai indikator-indikator yang dimohonkan oleh penggugat telah di penuhi. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketidak-pastian hukum dalam pelaksanaan putusan tersebut, dimana para penggugat menafsirkan bahwa pemerintah wajib menghentikan pelaksanaan Ujian Nasional sebelum melakukan perbaikan di sektor-sektor sebagaimana telah disebutkan dalam putusan tersebut yaitu “Meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia”. Kalimat tersebut juga dapat menimbulkan multi tafsir, meningkatkan kualitas guru bukanlah hal yang dapat dinilai dengan kasat mata atau abstrak, sehingga memerlukan penilaian dan kajian yang mendalam. Kalimat ini dapat menimbulkan pertanyaan, sejauh apa penilaian peningkatan kualitas guru yang dimaksud dalam putusan tersebut? Bagaimana indikator peningkatan kualitas guru? Putusan tersebut tidak memberikan batasan-batasan sejauh apa peningkatan kualitas guru yang harus dilakukan pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi interpretasi dari kalimat ”sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut”, wajar apabila pemerintah tetap menjalankan UN karena sejauh apapun pemerintah melakukan perbaikan dalam hal peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana, serta akses informasi yang lengkap diseluruh Indonesia sekalipun hanya sebatas perbaikan kecil/minor, hal tersebut telah cukup memenuhi kewajiban pemerintah yang timbul akibat putusan tersebut. Hal ini lah yang mendasari mengapa saya mengatakan bahwa putusan pengadilan negeri ini merupakan putusan abu-abu, tidak membenarkan pemerintah tetapi juga tidak membebani pemerintah, hanya sebatas memberikan status bahwa pemerintah telah lalai dalam hal memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN), khususnya hak atas pendidikan dan hak atas anak. Saya rasa perlu dimintakan fatwa kepada mahkamah agung sebagai pemegang kendali sistem judicial atas penafsiran putusan ini sehingga setidak-tidaknya dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya multi tafsir dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Perlu diketahui ada beberapa hal yang menurut saya jika pemerintah harus menghentikan pelaksanaan ujian nasional, maka hal tersebut dapat menimbulkan lebih banyak ketidak-pastian bagi siswa-siswi tingkat akhir pada setiap jenjangnya. Mereka akan dihadapkan pada kekosongan sistem pendidikan, dan ketidak-pastian akan mekanisme penentuan kelulusan dari jenjang pendidikan yang sedang mereka tempuh. Sehingga akan memperburuk sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia, tentunya hal ini akan menghambat kelangsungan pembangunan Indonesia dan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Indonesia.

Keterangan Penulis : Mahasiswa Program Master of Maritime and Transport Law, Erasmus School of Law, Erasmus Univeristeit, Rotterdam

Translate »
%d bloggers like this: