Den Haag (15/5) – Bersamaan dengan kehadiran Komisi III DPR RI ke Belanda dalam rangka Studi Banding untuk keperluan RUU KUHAP dan KUHP, diadakan pertemuan diskusi dan tatap muka bersama pelajar dan masyarakat Indonesia di Belanda. Pertemuan dengan setting round table discussion ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta. Komisi III DPR RI dipimpin oleh Gede Pasek Suantika dari Partai Demokrat yang juga menjadi juru bicara saat diskusi. Beliau dibantu oleh Tjatur Sapto Edi dari PAN dan Ade Surapriatna dari Partai Golkar dalam berdialog dengan audiens.

Gede Pasek memulai paparan dengan latar belakang kebutuhan revisi KUHP dan KUHAP, yang menurut beliau menimbang bahwa kedua UU ini telah uzur dan butuh banyak perbaikan dan perubahan agar bisa semakin bermanfaat untuk rakyat. Sesi pertanyaan dimulai oleh Rihan Handaulah dari TU Delft yang mempertanyakan tentang tujuan, sasaran, alasan, serta indikator keberhasilan dari studi banding yang dijalankan. Kemudian Omar Razak dari The Hague School of Applied Science mempertanyakan mengapa bukan pakar yang melakukan studi banding. Pertanyaan ketiga disampaikan oleh Baskoro Muhammad dari Groningen University yang kembali mempertanyakan rasionalitas formalitas keberangkatan serta kualitas subtansi perjalanan, beliau juga menyinggung tentang kebutuhan dana studi banding yang menurut informasi media mencapai 6.5 Miliar Rupiah.

Diskusi semakin hangat ketika Tamara Soukotta dari Institute of Social Studies yang ‘menyentil’ jawaban anggota DPR yang berbelit dan tidak menjawab pertanyaan. kembali pertanyaan mendasar tentang konsep studi banding dan keluaran seperti apa yang diharapkan dari proses studi banding ini di pertanyakan. Penanya terakhir adalah Arindra Yudha Oktoberry dari Tilburg Universiteit yang memberikan usulan tentang urgensi keberadaan pasal yang mengatur tentang Cyber Crime di RUU KUHAP/KUHP yang baru.

Di akhir pertemuan, Sekjend PPI Belanda Ridwansyah Yusuf memberikan rekomendasi dan usulannya kepada DPR RI. Rekomendasi berisikan permasalahan hukum dan HAM yang perlu dituntaskan dan usulan berupa skema studi banding yang diharapkan bisa di penuhi oleh DPR RI sebagai upaya untuk perbaikan citra institusi wakil rakyat ini. Adapaun isi pernyataan rekomendasi PPI Belanda kepada DPR RI adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN REKOMENDASI
Disampaikan kepada Komisi III DPR RI pada 15 Mei 2013 di Aula KBRI Den Haag

Hari ini kita memperingati 15 tahun terbitnya fajar Reformasi’98. Titik di mana bangsa Indonesia keluar dari carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima belas tahun yang lalu kita sama-sama bermimpi akan Indonesia yang lebih baik. Mimpi reformasi itu di antaranya ialah penegakan supremasi hukum serta pemberantasan KKN. Selama dan pasca gejolak reformasi juga terjadi serangkaian kasus pelanggaran HAM, mulai kasus penculikan aktivis, tragedi semanggi serta kerusuhan Mei, hingga gejolak konflik SARA di beberapa daerah. Harga yang harus dibayar untuk perubahan negeri ini. Bagaimanapun palu keadilan harus diketuk. Yang bersalah harus membayar harga tersebut.
Namun awan hitam masih menggelayuti langit keadilan negeri ini. Intitusi penegakan hukum mandul. Pisau hukum pun seolah bermata dua; tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mentari keadilan seolah tenggelam kembali. Tak satupun janji reformasi telah ditunaikan dengan sempurna oleh para pemimpin yang berkuasa sejak hari itu hingga kini. Yang ada malah keadaan bertambah parah; KKN yang makin menggurita, kasus-kasus pelanggaran HAM baru terus terjadi, dan keadilan bagi korban HAM 98 masih menemui jalan buntu.
Oleh karena itu, mengingat janji Reformasi ’98 dan menimbang situasi yang terjadi hari ini, PPI Belanda menyerukan tuntutan kepada segenap penguasa di negeri ini, khususnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai berikut:
  1. Segera menuntaskan pengusutan dan pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM di era ’98 dan setelahnya.
  2. Menuntut agar pemberantasan korupsi dijalankan dengan serius. Serta pengusutan kasus-kasus korupsi dilakukan dengan tuntas dan tidak tebang pilih, khususnya yang menyangkut koruptor-koruptor karap yang lebih besar kerugiannya.
  3. Meminta agar penindakan kasus-kasus terorisme dilakukan dalam koridor HAM dan hukum yang benar
REKOMENDASI SKEMA STUDI BANDING
Disampaikan kepada Komisi III DPR RI pada 15 Mei 2013 di Aula KBRI Den Haag

PPI Belanda memandang studi banding ke luar negeri adalah sebuah mekanisme yang dapat ditempuh oleh DPR RI dalam upaya memperkaya wawasan dalam proses pembuatan perundangan di Indonesia. Namun demikian, banyaknya sikap kritis dari masyarakat tentang studi banding ini masih kerap terjadi dikarenakan tidak transparannya proses studi banding dari tahap persiapan hingga evaluasi pasca kepulangan. Untuk itu, PPI Belanda melihat perlunya memberikan rekomendasi kepada DPR RI tentang skema studi banding yang perlu ditempuh DPR RI agar studi banding menjadi bermanfaat dan terhindar dari dugaan negatif publik.
Rekomendasi ini kami berikan panca-skema studi banding luar negeri DPR RI.
  1. Studi Kelayakan, dilakukan sebagai bentuk analisa pendahuluan tentang kebutuhan studi banding; wawasan apa yang diperlukan, negara tujuan mana yang sesuai, lembaga apa yang tepat, serta siapa yang cocok untuk ditemui. Studi kelayakan ini berisikan Tujuan, sasaran, capaian, dan indikator keberhasilan.
  2. Kualitas Konten, studi banding perlu disiapkan dengan baik dan cermat. DPR RI perlu memiliki panduan yang jelas tentang studi banding yang akan dijalankan; basis wawasan dasar sebelum berangkat, pertanyaan yang ingin disampaikan ketika kunjungan, dan analisa yang mendalam setelah kepulangan. Selain itu, jumlah peserta studi banding perlu di efesienkan.
  3. Akuntabilitas Keuangan, publik perlu mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan DPR RI dalam setiap studi bandingnya. Tidak sekedar jumlah totalnya saya, melainkan juga detail per pengeluaran sehingga publik mengetahui betul kemana uang rakyat dialokasikan.
  4. Diseminasi informasi dari tahap persiapan, selama studi banding, dan setelah kepulangan. Publik perlu mendapatkan informasi secara berkala tentang agenda studi banding ini sejak sebelum keberangkatan melalui pers conference atau website. Selama studi banding pun DPR RI perlu melakukan temu muka dengan masyarakat Indonesia di negara tujuan, serta setelah kepulangan perlu adanya laporan khusus yang disiapkan tentang pencapaian selama studi banding berbasis rencana yang telah dibuat sebelumnya.
  5. Tindak Lanjut, akhirnya studi banding akan sia sia bila tidak ada kelanjutan yang jelas setelahnya. Untuk itu diperlukan tindak lanjut yang jelas, terutama dalam hal masukan terhadap konten perundangan atau kebijakan yang tengah di susun.

File Dokumen KUHP dan KUHAP
http://goo.gl/niaYF

Translate »
%d bloggers like this: