Lingkar Inspirasi Online PPI Belanda: Revisi UU KPK, Perlukah?

Sejumlah anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dugaan bahwa rencana revisi ini bukan untuk memperkuat, melainkan melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Hingga saat ini, pro kontra seputar revisi UU KPK juga masih terus terjadi di tanah air.

Untuk membahas hal tersebut, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menyelenggarakan Lingkar Inspirasi Online dengan narasumber Emerson Yuntho, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Novrizal Bahar, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia pada hari Minggu 18 Oktober 2015 lalu. Diskusi diadakan melalui video call dan dapat disimak secara live streaming oleh para pelajar Indonesia di Belanda.

Diskusi online tersebut dimodratori langsung oleh Ali Abdillah, sekretaris jenderal PPI Belanda yang juga pelajar di program master European Law di Leiden University. Ali Abdillah menuturkan, bahwa diskusi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian pelajar Indonesia di Belanda terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami khawatir usulan revisi UU KPK dari DPR ini justru adalah upaya para koruptor untuk melemahkan KPK. Sudah selayaknya pelajar Indonesia di luar negeri sebagai generasi terdidik ikut melakukan pengawasan terhadap isu ini,” demikian ujarnya.

Bola Liar Revisi UU KPK

Terkait revisi UU KPK ini, ada tiga hal yang menjadi perhatian Emerson Yuntho dan Indonesia Corruption Watch. Pertama, masuknya proses perumusan RUU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 ini terkesan seperti bola liar. “Awalnya, pemerintah dan DPR menyepakati revisi UU yang menjadi prioritas di tahun 2015 adalah undang-undang KUHAP dan KUHP. Namun, tiba-tiba usula revisi UU KPK menyodok kedua UU, dan ingin segera dibahas oleh DPR,” papar Emerson. Selain itu, Emerson menambahkan, sampai saat ini belum ada naskah akademiknya yang menjadi dasar mengapa RUU tersebut diusulkan termasuk alasan sosiologis, filisofis, dan yuridisnya.

Kedua, Emerson melihat ada isu konflik kepentingan dalam proses pembahasan UU KPK. Dalam catatan ICW, paling tidak ada sekitar 88 orang politisi partai yang yang terjerat oleh KPK baik di tingkat lokal maupun nasional. ICW melihat para politisi ini terganggu dengan kerja KPK dalam menangani kasus korupsi. Upaya mereka untuk menggalang dana untuk kepentingan politik terhambat oleh KPK. Emerson melihat bahwa partai yang paling banyak terlibat kasus korupsi justru merupakan partai yang paling semangat mendukung revisi UU KPK ini. “Anggota legislatif yang dijerat oleh KPK paling banyak memang berasal dari Golkar (25 orang) dan PDIP (22 orang),” tambah Emerson. Seperti kita ketahui partai yang menginisiasi revisi UU KPK ini antara lain adalah PDIP, Golkar, Nasdem, dan PPP.

Ketiga, di luar soal isu konflik kepentingan, ada 17 substansi yang perlu digaris bawahi yang menegaskan bahwa usulan RUU ini dianggap sebagai upaya pelemahan KPK bukan justru penguatan. Beberapa substansi yang bermasalah antara lain: masa hidup KPK yang dibatasi hanya 12 tahun, pembatasan wewenang melakukan penyadapan, dan penghilangan fungsi penuntutan. Secara lebih terperinci, ketujuhbelas hal krusial yang menjadi perhatian ICW disampaikan di bawah artikel berikut ini.

Perlukah penguatan KPK melalui revisi undang-undang?

Novrizal mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga negara dibentuk pada tahun 2002 melalui undang-undang no 30 tahun 2002 dengan menimbang bahwa lembaga negara lain yang menangani korupsi dinilai belum efektif dan efisien. Artinya, seharusnya sebelum berniat merevisi undang-undang ini pun dilakukan terlebih dahulu evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi. “Bagaimana evaluasi kepolisian maupun jaksa memberantas korupsi?” tanya Novrizal. Evaluasi tersebut kemudian dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi dan memonitor upaya pemberantasan korupsi. “Jika kepolisian dan kejaksaan dinilai sudah cukup baik dalam memberantas korupsi, barulah pemerintah dan DPR bisa bilang bahwa KPK tidak diperlukan lagi. Cukuplah KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi,” ujar Novrizal.

Novrizal Bahar  lebih lanjut mengusulkan agar KPK diubah dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. “Hari ini mudah sekali KPK untuk diutak-atik karena keberadaannya tidak berada dalam konstitusi, hanya ada di Undang-Undang,” kata Novrizal. Ia mengusulkan agar lembaga KPK dipermanenkan di Undang-Undang Dasar karena secara ketatanegaraan itu bisa dilakukan melalui amandemen. Kalaupun belum sanggup di level UUD, Novrizal mengusulkan agar penguatan KPK dilakukan melalui peraturan pemerintah, tidak melalui revisi UU KPK.

Sejalan dengan Novrizal, Emerson sepakat bahwa undang-undang KPK tidak perlu direvisi. ICW sendiri bahkan telah meminta presiden untuk menarik usulan revisi UU KPK  dan membatalkannya dari Prolegnas. “Jika hanya penundaan pembahasan (bukan pembatalan, red), kejadian ini akan berulang lagi sewaktu-waktu. KPK akan selalu tersandera oleh DPR dan pemerintah,” demikian ungkap Emerson.

Emerson menilai dengan Undang-Undang KPK yang ada saat ini, kinerja KPK sudah cukup memuaskan: Selama 12 tahun KPK telah menangani kasus korupsi  tiga orang menteri aktif, tiga pimpinan partai politik, 88 orang anggota legislatif, serta lebih dari 100 orang kepala daerah. “Ini tidak mungkin terjadi tanpa keberadaan KPK. Dengan kewenangan KPK yang ada di undang-undang sekarang sudah cukup membuat koruptor gentar. Jangan percaya dengan usulan revisi Undang-Undang KPK, meski misal dalam revisinya ada pengusulan beberapa pasal yang diduga akan menguatkan KPK, seperti misalnya kekebalan hukum kepada para komisioner dan penyidik KPK, perluasan kewenangan KPK untuk menindak kasus korupsi, atau rekrutmen penyidik independen”, ujar Emerson. Ia khawatir pengakomodiran pasal-pasal yang ‘baik’ dalam revisi UU KPK justru hanya jadi bumbu saja dimana sebenarnya tetap ada upaya pelemahan korupsi yang dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.

Tanggung jawab masyarakat

Emerson mengungkapkan bahwa dalam hasil survey Indobarometer awal Oktober lalu, tingkat kepercayaan publik kepada KPK merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 82 persen. “Kepercayaan publik kepada KPK lebih tinggi daripada kepada presiden maupun TNI. Sebaliknya, DPR dan DPRD merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik,” ujar Emerson. Ini menunjukan bahwa masyarakat masih memiliki harapan yang besar terhadap KPK.

Oleh karena itu, Emerson menilai, dukungan masyarakat kepada Presiden akan cukup berpengaruh terhadap sikapnya dalam isu revisi UU KPK tersebut. Presiden seharusnya berkomitmen dengan Program Nawacitanya  dengan cara memperkuat institusi KPK, bukan melemahkannya. Presiden harus punya keberanian yang kuat untuk mencabut RUU KPK dari Prolegnas. Emerson tidak yakin dengan keberanian Jokowi mengingat koalisi Jokowi justru mendukung upaya revisi UU KPK tersebut.

“Perlu ada tekanan dari masyarakat luas termasuk dari pelajar Indonesia di luar negeri. PPI Belanda bisa saja memberikan surat terbuka untuk presiden Jokowi agar menarik Undang-undang tersebut sebagai ebntuk dukungan dari anak bangsa kita di luar negeri”, ujar Emerson

Di akhir diskusi Sekretaris Jenderal PPI Belanda Ali Abdillah berkomitmen untuk terus mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara pribadi, Ali Abdillah menolak segala bentuk pelemahan  KPK termasuk upaya revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR dalam Prolegnas 2015 ini. Dukungan banyak pihak termasuk dari pelajar Indonesia di luar negeri adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mencegah upaya pelemahan-pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

17 hal krusial dalam revisi UU KPK versi Indonesia Corruption Watch dalam rilisnya pada tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut

  1. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun

Pasal 5 dan Pasal 73 Revisi UU KPK ini menyebutkan secara spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak Revisi UU KPK disahkan. Ini adalah kiamat pemberantasan korupsi, bukan hanya bagi KPK tapi juga Bangsa Indonesia. Karena pendirian KPK adalah salah satu mandat reformasi, dan publik berharap banyak terhadap kerja KPK. Pembubaran KPK secara permanen melalui Revisi UU KPK yang disahkan, akan menjadi lonceng peringatan yang baik untuk koruptor, tapi jadi penanda datangnya kiamat bagi publik dan upaya pemberantasan korupsi.

  1. KPK tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan melakukan penuntutan

Revisi UU KPK menghapuskan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan. Tugas KPK dibidang penindakan hanya melakukan penyelidikan dan dan penyidikan. Sedangkan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Dalam Revisi UU KPK ini, disebutkan bahwa yang berhak menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, atau Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 Revisi UU KPK, dan implikasi dari pasal ini adalah KPK tidak lagi memiliki kewenangan menuntut, dan proses penanganan perkara KPK, tak ubahnya Kepolisian.

  1. KPK tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan melakukan penuntutan dan monitoring 
  1. KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian negara 50 Miliar Rupiah ke atas

Peningkatan jumlah kerugian negara dalam perkara yang dapat ditangani oleh KPK menjadi minimal Rp 50 Miliar Rupiah, menjadi salah satu pertanda bahwa lembaga ini sedang dikurangi kewenangannya secara besar-besaran. Sedangkan kasus korupsi dibawah Rp 50 miliar, maka KPK harus menyerahkan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Padahal jika berkaca dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang, nilai kerugian negara yang ditentukan bagi KPK, hanya sebesar Rp 1 Miliar Rupiah, dan dengan angka ini, ada banyak perkara korupsi besar (grand corruption) yang juga berhasil diungkap oleh KPK.

  1. KPK lebih diarakan kepada tugas pencegahan Korupsi

Upaya mendorong KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi dapat dilihat secara jelas dalam sejumlah pasal  Revisi UU KPK, yaitu

Upaya mendorong KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi dapat dilihat secara jelas dalam sejumlah pasal  Revisi UU KPK, yaitu

  1. Pasal 1 angka 3

“Pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring penyelenggaraan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.”

Catatan. Pengusul RUU KPK, berupaya memisahkan pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum/Penindakan. Bandingkan dengan Pasal 1 UU KPK yang saat ini berlaku mengartikan pemberantasan korupsi merupakan tindakan yang komprehensif. Pasal 1 UU KPK menyebutkan “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

  1. Pasal 4

“ KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan korupsi”.

Catatan. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 4 UU KPK yang saat ini berlaku menyebutkan “ KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi”.

  1. Pasal 7 Revisi UU KPK

Tugas KPK melakukan pencegahan menjadi tugas nomor 1, bandingkan dengan Pasal 6 UU KPK yang saat ini berlaku menyebutkan tugas pencegahan KPK sebagai tugas ke 4 dari 5 tugas KPK.

  1. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah Provinsi

Ketentuan lain yang hilang dalam RUU UU KPK adalah ketentuan mengenai pembentukan perwakilan KPK di provinsi. Padahal dalam UU KPK yang saat ini berlaku (Pasal 16) KPK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah Provinsi.

  1. KPK harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan untuk melakukan penyadapan

Izin penyadapan ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU KPK , yang pada intinya mewajibkan KPK untuk memperoleh izin penyadapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan izin penyadapan ini dikhawatirkan justru memperbesar potensi bocornya informasi kepada subjek yang ingin disadap, sehingga proses pengungkapan perkara akan semakin lama. 

  1. KPK dapat menghentikan penyidikan perkara korupsi

Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (Pasal 40 UU KPK). Hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang, dan sudah dibuktikan pula melalui pembuktian bersalah di pengadilan yang mencapai angka sempurna (100 % conviction rate). Kewenangan menerbitkan SP3 justru akan membawa KPK ke level kewenangan yang tidak berbeda  dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sangat jauh dari semangat awal pembentukannya.

  1. KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri

Pasal 25 ayat (2) Revisi UU KPK pada intinya menyebutkan bahwa KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai mandiri. Karena yang dapat menjadi pegawai KPK adalah pegawai negeri yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini menandakan bahwa KPK tidak lagi dapat mengangkat pegawainya secara mandiri.

  1. KPK wajib lapor ke Kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi

Pasal 52 Revisi Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa KPK wajib memberi notifikasi (pemberitahuan) kepada Kepolisian dan Kejaksaan ketika menangani perkara korupsi. Kewajiban ini menempatkan KPK dalam posisi di bawah Kejaksaan dan Kepolisian, karena dalam Revisi Undang-Undang KPK ini, kewajiban tersebut hanya ada bagi KPK tapi tidak bagi Kejaksaan dan Kepolisian.

  1. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri

KPK kehilangan kemandiriannya dalam melakukan rekrutmen pegawai dan penyidik. Serupa dengan definisi pegawai KPK yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Revisi UU KPK, mendatang penyelidik dan penyidik KPK pun dibatasi hanya dapat dipilih dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (3) Revisi UU KPK.

  1. Pemberhentian penyelidik dan penyidik harus berdasarkan usulan Kejaksaan dan Polri

Selain pengangkatan penyelidik dan penyidik yang harus didasarkan oleh usulan Kejaksaan dan Polri, Pasal 45 ayat (1) Revisi UU KPK menyebutkan pula bahwa pemberhentian penyelidik dan penyidik juga harus didasarkan oleh usulan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini betul-betul memangkas kemandirian dan otoritas KPK dalam menjalankan kepentingan organisasionalnya, karena harus menggantungkan diri pada usulan dan keputusan dari lembaga lain.

  1. Menjadikan KPK sebagai Lembaga Panti Jompo

Berdasarkan Pasal 30 Revisi UU KPK,  salah satu syarat menjadi pimpinan KPK adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tinginya 65 tahun. Syarat ini hanya akan dipenuhi oleh para manula atau pensiuanan pejabat atau orang-orang jompo. Padahal sebelumnya dalam UU KPK, disebutkan bahwa syarat minimal menjadi pimpinan KPK adalah 40 tahun.

  1. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK

Lembaga baru yang muncul dalam RUU KPK adalah “Dewan Kehormatan”. Kewenangan dari Dewan Kehormatan sangat besar salah satunya adalah kewenangan melakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagai pegawai KPK. Kewenangan ini justru tumpang tindak kewenangan pengawas internal dan bahkan pimpinan KPK.

  1. Ketidakjelasan Dewan Eksekutif

Revisi UU KPK menambahkan satu lagi bagian dari organisasi KPK yaitu, Dewan Eksekutif. Kerja Dewan Eksekutif ini patut dipertanyakan, karena kerja-kerja yang sama sepertihalnya pimpinan KPK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Revisi UU KPK. Keberadaan anggota Dewan Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 23 Ayat 6 RUU KPK)  dapat dimaknai sebagai orang titipan Presiden di KPK.

  1. KPK tidak dapat menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi

Dalam RUU KPK juga dihapus kewenangan KPK dibidang pencegahan yaitu menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.

  1. Penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 49 Ayat 1 RUU KPK mengatur penyitaan oleh KPK harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.Padahal sebelumnya (dalam UU KPK yang berlaku) penyitaan KPK dapat dilakukan tanpa izin Ketua  Pengadilan Negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: