Lingkar Inspirasi – Menyelamatkan KPK dan POLRI

Kontributor: Murwendah

Sudah lebih dari dua minggu kasus ‘Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)’ bergulir dan menarik simpati publik. Dengan ditangkapnya salah satu pimpinan KPK saat ini, yaitu Bapak Bambang Widjojanto (BW) oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat pagi pukul 07.30 WIB, diawali dengan polemik pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, ‘drama’ ini membuat publik bertanya kelanjutan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Kasus yang disinyalir sebagai konflik ‘cicak versus buaya’ jilid ketiga ini juga menarik perhatian pelajar Indonesia di Belanda terhadap situasi politik dan pemberantasan korupsi di tanah air. Berkenaan dengan hal tersebut, Divisi Kajian, Keilmuan dan Keprofesian (Divisi K3), Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda) mengadakan diskusi online melalu live streaming media sosial Youtube dengan mengundang Bapak Erry Riyana Hardjapamekas (Kang Erry, sebutan akrab beliau), Pimpinan KPK periode 2003 – 2007 selaku anggota ‘tim delapan’, sebutan bagi Tim delapan untuk KPK dan Polri bentukkan Presiden Joko Widodo yang dipopulerkan oleh media nasional tanah air, dengan dimoderatori oleh Landha Putra Mulya, anggota Divisi K3 PPI Belanda dan mahasiswa pada Program Master of Commercial Law di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Selain itu, diskusi yang berlangsung pada Minggu, 1 Februari 2015 pukul 15.15 – 17.15 CET ini dihadiri oleh Heru Saputra (Ketua PPI Kota Den Haag), Yudistira Pratama (Ketua PPI Utrecht), M. Luthfi Nurfakhri (Ketua PPI Enschede) dengan sebelumnya dibuka dengan sambutan dari Hapsari Cinantya Putri selaku Sekretaris Jenderal PPI Belanda. Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini lebih bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi atas isu politik dan pemberantasan korupsi yang melibatkan KPK dan Polri dengan mengedepankan diskusi dan interaksi langsung antara pelajar Indonesia di Belanda dengan Kang Erry.

Diskusi diawali dengan konfirmasi mengenai apakah kasus ini merupakan kelanjutan versi cerita dari kasus Cicak vs Buaya atau KPK vs Polri jilid satu dan dua. Menurut Kang Erry, kasus ini lebih dari dua kasus Cicak vs Buaya sebelumnya, dimana isu politik sangat kental di dalam kasus Cicak vs Buaya saat ini. Isu ini juga melibatkan kepentingan partai politik yang mendukung penetapan calon Kapolri, yaitu BG yang pencalonannya sebagai Kapolri terkendala dengan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK.

Bukan sebuah spekulasi jika terdapat isu politisasi dan kriminalisasi KPK dalam kasus ini. Kang Erry berpendapat bahwa kasus ini bukan hanya masalah hukum semata, tapi sangat sarat isu politik. Kasus hukum sangat jelas dari segi prosedurnya dan dapat dikaji lebih lanjut dalam proses pengadilan, hal tersebut berbeda dengan politisasi kasus KPK vs Polri saat ini. Kang Erry menambahkan, dengan dilaporkannya BW sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kotawaringin Barat tahun 2010, jelas mengindikasikan adanya kriminalisasi terhadap BW dengan mengaitkan tindakan BW sebelum menjadi pimpinan KPK, yaitu saat BW masih menjadi Advokat. Mengapa? Karena BW dilaporkan atas kasus yang bukan masuk dalam ranah hukum pidana, namun terkesan ‘dipidanakan.’ Selain itu, BW juga dilaporkan atas perannya sebagai Advokat dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini mengindikasikan kriminalisasi terhadap BW atas tindakan BW pada saat itu, yang notabene bukan tindakan pidana. Hal tersebut jelas terjadi bukan karena semata-mata masalah hukum, tapi juga masalah politik. Proses penangkapan BW juga menimbulkan tanda tanya, seolah-olah BW adalah teroris atau penjahat kelas kakap yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, yang proses penangkapannya harus disertai dengan penyergapan dan pemborgolan? Hal itulah yang menambah substansi indikasi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tersebut.

Mengenai proses penangkapan tersebut, diskusi ini juga berusaha mengonfirmasi apakah betul proses penangkapan BW akan sulit jika dilakukan di KPK dan akan dilindungi oleh KPK? Justifikasi inilah yang beredar di masyarakat dan disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan dan Masyarakat Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie. Kang Erry menjelaskan bahwa terdapat prosedur yang melanggar etika terkait penangkapan pimpinan KPK. Jika dalam hal ini Polri memiliki alasan yang jelas dan bukti yang kuat untuk menangkap BW, tentunya harus diinformasikan dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Saat itu BW dalam kondisi belum diperiksa, belum dipanggil, lantas langsung ‘ditangkap’. Kondisinya akan berbeda dengan kasus ‘tangkap tangan’ dimana seseorang ditangkap basah ketika melakukan tindak pidana. Penangkapan dilakukan saat tindak pidana terjadi. Selain itu, apabila memang terdapat alat bukti yang cukup, KPK tentu tidak akan melindungi pejabatnya untuk mengelak dari kasus hukum yang dikenakan kepadanya.

Menanggapi isu adanya konsekuensi hukum atas pembatalan pelantikkan BG sebagai calon Kapolri yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kang Erry menyampaikan bahwa konsekuensi hukum dapat dihindari dengan mengoreksi pencalonan nama Kapolri. Hal tersebut mungkin dilakukan, mengingat BG dicalonkan sebagai Kapolri sebelum KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Dalam hal ini, calon lain dapat diangkat agar BG dapat fokus dalam kasus yang disangkakan oleh KPK untuk menghindari pengulangan prosedur pencalonan Kapolri yang tidak memakan waktu sebentar. Jika memungkinkan, Jenderal Sutarman dapat diangkat kembali menjadi Kapolri, bila beliau bersedia.

Diskusi berlanjut dengan sesi tanya jawab dari masing-masing perwakilan PPI Kota, yaitu PPI Kota Den Haag, PPI Enschede, dan PPI Utrecht, serta PPI Taiwan dan PPI Italia yang tergabung melalui diskusi interaktif di Twitter @ppibelanda. PPI Kota Den Haag yang diwakili oleh Heru menanyakan tindak lanjut dari lima rekomendasi yang disampaikan tim delapan kepada Presiden Joko Widodo. Kang Erry menjelaskan bahwa sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi apakah rekomendasi yang diberikan akan digunakan oleh Presiden sebagai pertimbangan solusi masalah ini. Tentunya bukan perkara mudah bagi Presiden untuk memutuskan langkah cepat dalam menyikapi kasus ini, yang dibutuhkan adalah langkah tegas karena tentunya Presiden berusaha mencari berbagai informasi dan pertimbangan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam kasus ini.

PPI Italia juga bergabung dengan menanyakan proses penanganan dan pengawasan apabila terjadi indikasi korupsi di internal KPK. Pada dasarnya pengawasan internal KPK cukup kuat untuk menangani kasus korupsi di tubuh KPK sendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak ada istilah ‘kebal hukum’ bagi penegak hukum manapun, baik di KPK, Polri atau Kejaksaan sekalipun. Pemberantasan korupsi harus ditindak tegas melalui pemeriksaan dan atas dasar bukti faktual untuk ditindak lebih lanjut, pungkas Kang Erry.

Berbeda dengan PPI Italia yang membahas kemungkinan kasus korupsi di tubuh KPK, PPI Enschede yang diwakili Luthfi mengkritisi dampak ketiadaan Keputusan Presiden (Keppres) terhadap proses investigasi kasus KPK dan Polri serta proses analisis kasus yang dilakukan oleh tim delapan. Menurut Kang Erry, tim delapan sudah sepakat untuk memberikan masukkan dan pendapat kepada Presiden walaupun Keppres tidak ditandatangani. Hal tersebut memang menimbulkan hambatan terhadap kinerja tim delapan, namun bukan berarti akan membatasi peran tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Selanjutnya, diskusi berlanjut dengan ‘kicauan’ dari Ichsan, mahasiswa di Rotterdam, Belanda, mengenai rentetan kejadian lainnya sebelum kasus KPK vs Polri yang berujung dari penangkapan salah satu pimpinan KPK, BW. Salah satunya adalah tuduhan yang dilayangkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa Abraham Samad melakukan lobi ke partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi calon presiden saat itu, yaitu Bapak Joko Widodo. Ichsan menanyakan perlukah dibentuk Komite Etik untuk menyikapi kondisi tersebut. Menurut Kang Erry, tuduhan-tuduhan dan berita tersebut harus dikonfirmasi kembali dan disertai dengan bukti yang kuat. Selama belum ada indikasi demikian, maka belum dirasa perlu untuk membentuk Komite Etik. Jadi, saat ini lebih baik fokus ke kasus BW dan BG saja.

PPI Kota Den Haag selanjutnya mempertanyakan tentang legalitas penyidik KPK sebagaimana ramai diberitakan media. Dalam hal ini, Kang Erry meyakini bahwa KPK sudah memiliki jawaban dan landasan yang tepat dimana KPK berhak mengangkat penyidik sendiri dengan kualifikasi yang tepat. Berikutnya, PPI Utrecht yang diwakili Yudhistira, juga mempertanyakan hak imunitas bagi lembaga penegak hukum. Dalam kasus ini, PPI Utrecht juga mempertanyakan apakah memungkinkan jika KPK mendapatkan hak imunitas sementara waktu dalam menghadapi kasus ini. Kang Erry menjelaskan bahwa banyak negara yang sudah menerapkan hak imunitas tersebut, namun demikian bukan berarti bahwa KPK atau lembaga penegak hukum akan kebal hukum. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kasus yang ditangani dan agar penegak hukum tersebut dapat fokus dalam bekerja menangani berbagai kasus yang sedang ditangani. Apabila penegak hukum tersebut terjerat dalam kasus korupsi atau tindak pidana lainnya, pelanggaran hukum tersebut dapat diusut setelah penegak hukum tersebut selesai menjabat.

Melanjutkan ‘kicauan’ dari twitter @ppibelanda, sesi berikutnya membahas mengenai kemungkinan dibukanya kantor cabang KPK di beberapa daerah di Indonesia, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Sebagai mantan pimpinan KPK, Kang Erry menyampaikan bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan sejak awal KPK berdiri saat beliau menjabat. Menurut pendapat Kang Erry pribadi, Undang-Undang sudah mengamanahkan KPK untuk mengimplementasi rencana tersebut, namun hal tersebut tidak mudah dilaksanakan mengingat persiapan dan tanggung jawab yang tidak mudah. Membangun kantor cabang KPK tidak semudah mendirikan gedung KPK yang baru di daerah, hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan budaya kerja dan integritas yang baik. Membangun cabang KPK di daerah juga harus diikuti dengan kontrol pusat yang kuat, tentunya standar yang sudah berlaku di kantor pusat juga harus diterapkan di daerah. Saat ini KPK masih fokus pada peningkatan kualitas kinerja di kantor pusat, belum waktunya menambah jumlah kuantitas namun lalai dalam menjaga kualitas.

PPI Enschede selanjutnya menanyakan tentang dampak hasil sidang pra-peradilan BG pada tanggal 2 Februari 2015, apa yang akan terjadi terhadap tim delapan apabila status tersangka atas nama BG dicabut oleh pengadilan. Menurut Kang Erry, apapun hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak akan mempengaruhi tugas tim delapan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya disampaikan oleh PPI Taiwan mengenai sikap presiden yang tidak melakukan intervensi dalam menanggapi kasus ini. Menurut Kang Erry, prinsip tersebut patut diapresiasi dan didukung. Namun, apabila terjadi penyimpangan pada praktiknya, Presiden dapat mengoreksi kesalahan prosedur yang ada, bukan sekedar tidak mengintervensi. PPI Utrecht melanjutkan diskusi dengan menyampaikan pertanyaan tentang kelanjutan kasus yang dihadapi BW. Menurut Kang Erry, tuduhan yang ada belum terbukti dan kasus tersebut terjadi sebelum BW menjabat sebagai pimpinan KPK.

Selain Yudistira, Novrizal Bahar sebagai mahasiswa doktoral di Utrecht University juga mewakili PPI Utrecht dalam diskusi ini. Pertanyaan menarik disampaikan Novrizal mengenai apa yang akan terjadi apabila semua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti bersalah, serta isu kriminalisasi KPK yang mencuat. Kang Erry berpendapat bahwa memang nampaknya ada maksud dan rencana untuk menjadikan kelima pimpinan KPK sebagai tersangka, lalu kelimanya mengundurkan diri dan Presiden menerima pengunduran diri tersebut. Apabila hal tesebut terjadi, hal tersebut akan sangat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang berlangsung. Nampaknya ada upaya sistematis ke arah pelumpuhan KPK. Dalam hal ini perlu sikap tegas Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengangkat Pelaksana Tugas Pimpinan KPK tanpa seleksi. Hal ini pernah terjadi ketika kisruh KPK vs Polri yang melibatkan Antasari dan Bibit-Chandra.

Mengenai masa depan KPK, Kang Erry menyatakan bahwa butuh waktu paling tidak 40 tahun untuk memberantas korupsi di Indonesia. Negara seperti Malaysia dan Singapura saja membutuhkan pemimpin sekaliber Mahathir Muhammad dan Lee Kuan Yew untuk memberantas korupsi di Negara maju tersebut. Indonesia membutuhkan pemimpin sekelas mereka, namun hal tersebut harus disikapi dengan sikap optimis tentang masa depan Indonesia. Siapapun Presidennya, program pemberantasan korupsi harus ditegakkan dan dijalankan secara kesinambungan. Pada dasarnya KPK sudah memiliki grand design dalam program pemberantasan korupsi, namun tetap membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak. KPK bukan ‘superman’ yang dapat menindak korupsi sendirian. Butuh pencegahan dan penegakkan yang dibantu oleh berbagai pihak, seperti kepolisian dan kejaksaan. Dibutuhkan integrasi dan proses hukum yang bersih tanpa suap dan bebas dari permainan perkara dalam mendukung hal ini, selain itu reformasi birokrasi juga perlu ditegakkan.

Mengakhiri diskusi ini, Kang Erry menyampaikan bahwa semua penegak hukum harus didukung dalam upaya pemberantasan korupsi, baik KPK maupun Polri. Jangan sampai kasus ini merusak citra kedua lembaga. Walaupun dalam hal jam terbang dan kapasitas organisasi lebih kecil, KPK juga harus didukung sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Berbeda dengan KPK, Polri memiliki tugas yang berat sebagai organisasi yang besar dan vital, tidak hanya terkait isu pemberantasan korupsi, tetapi juga kasus pidana dan penegakan hukum lainnya. Kasus perseteruan KPK dan Polri diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyelamatkan citra Polri dengan kembali menekankan pada semangat reformasi birokrasi, pembenahan sumber daya manusia, dan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik. Dengan adanya komunikasi antara kedua pihak, serta Memorandum of Understanding yang jelas, hal serupa diharapkan tidak terjadi kembali.

Lantas bagaimana dengan peran generasi muda dalam menyikapi kasus ini? Menanggapi pernyataan tersebut, Kang Erry secara umum berpendapat bahwa sebagai pelajar, generasi muda diharapkan dapat tetap giat dan fokus dalam menyelesaikan studinya dan secara khusus terhadap para pelajar di Belanda dan di luar negeri lainnya, dapat kembali ke tanah air untuk ikut serta dalam membangun bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Secara khusus, Kang Erry juga berharap bahwa para pelajar terutama yang bernaung di dalam PPI Belanda, sebagai organisasi pelajar Indonesia di luar negeri yang tertua tetap perlu untuk aktif dalam melihat isu-isu penting yang terjadi di tanah air. Diam bukan berarti tidak mengkritisi dan menjadi apatis, namun kritis bukan berarti berdiskusi tanpa esensi dan miskin substansi. Pada dasarnya beliau juga menambahkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia memiliki kapasitas yang tidak kalah baik dengan Negara maju. Menjadi pribadi-pribadi hebat akan sangat mungkin terwujud dengan membiasakan patuh hukum dan diikuti dengan sikap integritas serta etika yang baik.

Semoga rentetan kasus KPK vs Polri ini dapat ditangani dengan baik, tanpa ada kelanjutan jilid peristiwa berikutnya. Semua mungkin, semua dapat diperbaiki dengan diawali oleh: keinginan untuk berubah.

Translate »
%d bloggers like this: