Klarifikasi PPI Belanda Terkait Siaran Pers “Pelajar Indonesia di Belanda: Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta itu Ide Kuno”

1948124Reklamasi-Pulau-G-Teluk-Jakarta-s1780x390

Diskusi  “Nonton Bareng dan Diskusi Film Rayuan Pulau Palsu”  yang diadakan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda bersama PPI Kota Den Haag dan Forum Diskusi Teluk Jakarta pada 18 Juni 2016 lalu, telah mendapatkan peliputan luas media, bahkan menuai perdebatan baik di kalangan pelajar maupun publik.  Diskusi tersebut membedah film Rayuan Pulau Palsu dan kaitannya dengan Reklamasi Teluk Jakarta dan rencana pembuatan tanggul raksasa (Giant Sea Wall) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sebagai bagian dari diskusi  rutin yang diselenggarakan PPI Belanda, acara tersebut bersifat umum dan bertujuan untuk meningkatkan iklim diskusi akademis tanpa tendensi kepentingan politik apapun. Tujuan acara tersebut adalah diskusi akademis yang bersifat kritis dan konstruktif. Para peserta diskusi pun adalah para pelajar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, dari berbagai kampus dan kota di Belanda. Oleh karenanya, diskusi terbuka itu bukanlah bermaksud memberikan sebuah kesimpulan akhir. Dalam diskusi tersebut tidak pula bermaksud memberikan pernyataan sikap yang mewakili seluruh pelajar Indonesia di Belanda. Siaran pers PPI Belanda atas diskusi itu (http://ppibelanda.org/pelajar-indonesia-di-belanda-reklamasi-pulau-di-teluk-jakarta-itu-ide-kuno/) menyampaikan apa yang dibahas sepanjang diskusi baik oleh narasumber maupun peserta diskusi.

Diskusi tersebut di antaranya mengritisi rencana pembangunan tanggul raksasa yang menutup Teluk Jakarta karena akan mengakibatkan sejumlah permasalahan di masa depan.  Proyek pembangunan tanggul raksasa dipastikan akan menyerap biaya investasi dan biaya pemeliharaan yang sangat besar. Selain itu, proyek tanggul raksasa berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Dalam dokumen NCICD, terdapat rencana penutupan Teluk Jakarta dan mengubah 75 km2 wilayah air laut menjadi danau air tawar sebagai sumber air baku. Hal ini berpotensi menjadi masalah mengingat Teluk Jakarta adalah hilir bagi 13 sungai di Jakarta yang tercemar. Biaya pengolahan air tersebut mencapai Rp 9 triliun per tahun (Muslim Muin, Kompas  6 Juni 2016). Biaya ini pun belum termasuk biaya operasi dan pemeliharaan mesin pompa air terbesar di dunia untuk mempertahankan tinggi permukaan air di danau buatan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menanggung biaya tersebut? Dan siapa yang akan menanggungnya?

Berbagai solusi infrastruktur telah dibangun sejak abad ke-19 untuk mengatasi banjir dan rob di Jakarta. Tetapi hasilnya kurang memuaskan dengan fakta permasalahan banjir tetap menghantui Jakarta setiap tahunnya. Diskusi menyoroti bahwa akar permasalahan Jakarta saat ini sesungguhnya adalah pembangunan yang tidak terkendali. Sebagai contoh, kawasan hijau dan daerah penampungan/resapan air disulap menjadi area perumahan dan komersial. Di saat yang sama, penggunaan air tanah di Jakarta juga menjadi tak terkendali. Kedua hal ini merupakan masalah pokok yang menyebabkan penurunan muka tanah.

Oleh karena itu, diskusi mengetengahkan bahwa penghentian penggunaan air tanah perlu menjadi prioritas di Jakarta, misalnya dengan mengembangkan instalasi pengolahan air dan jaringan pipa distribusi air baku.  Hal ini perlu menjadi prioritas yang dilakukan pemerintah dibandingkan membangun mega-infrastruktur tanggul raksasa. Solusi -solusi yang juga didiskusikan antara lain memulihkan daerah tangkapan air di Bogor dan sekitarnya, mengatur pendirian gedung-gedung besar di Jakarta, dan mengurangi urbanisasi ke Jakarta dengan melakukan desentralisasi pembangunan.

Hal lain yang mengemuka dalam diskusi adalah risiko yang terkait dengan kondisi geologis Jakarta yang rawan terdampak gempa bumi. Riset terbaru oleh Saygin, et al. (2016) dari Australian National University menemukan bahwa Jakarta terletak di atas lapisan sedimen tebal yang berpotensi terkena dampak aktivitas seismik saat subduksi terjadi di sepanjang lempeng Pasifik. Dengan kata lain, gempa-gempa berkekuatan besar yang terjadi di luar Jakarta (terutama dari pesisir selatan pulau Jawa) sangat mungkin berimbas ke Jakarta. Studi yang dilakukan oleh LIPI menyebutkan  bahwa gempa raksasa pada tahun 1699 pernah memporakporandakan Jakarta. Gempa tersebut berpotensi akan datang kembali apabila memiliki probabilitas waktu ulang 500 tahun (dapat dilihat di http://lipi.go.id/lipimedia/Peta-Direvisi-Sumber-Baru-Gempa-Ditemukan/15689). Berdasarkan fakta tersebut, membangun tembok raksasa di Teluk Jakarta cukup berisiko.

Selain itu, potensi gempa dengan tambahan beban bangunan yang sangat besar di atas material dasar laut yang belum terkonsolidasi dapat menimbulkan liquifaksi. Hal ini terjadi di bandara Kansai Jepang yang saat ini nyaris tenggelam karena pulau reklamasi tidak kuat menanggung besarnya beban infrastruktur dan liquifaksi akibat gempa. Kami tidak menemukan satu pun dokumen pendukung NCICD yang membahas toleransi tanggul raksasa terhadap gempa bumi.

Kami juga mengklarifikasi bahwa diskusi tidak pernah menyatakan jebakan pasir (sand nourishment/sand engine) sebagai obat mujarab permasalahan Jakarta. Terlebih lagi sampai menyatakan metode ini merupakan solusi pengganti tanggul raksasa. Yang ditekankan dalam diskusi adalah bahwa pembangunan mega-infrastruktur tidak selalu menjadi pilihan terbaik, bahkan di Belanda dan negara-negara maju lainnya. Pengembangan berbasis alam saat ini mulai menjadi alternatif untuk memitigasi banjir dan pertahanan pesisir laut.

Pengembangan berbasis alam mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati serta tingginya biaya investasi dan pemeliharaan mega-infrastruktur. Ini merupakan pergeseran paradigma yang sedang terjadi dan kerap disampaikan para akademisi dunia.

Karenanya, walaupun Belanda memiliki kemampuan dan pengalaman dalam membuat mega-infrastruktur penanggulangan banjir dan pertahanan pesisir, saat ini Belanda juga mulai mempertimbangkan solusi berbasis alam. Belanda misalnya menjalankan proyek room for the river yakni menambah daya tampung sungai dengan memindahkan tanggul yang sudah ada ke jarak yang lebih jauh.

Diskusi kami berakhir dengan sebuah pernyataan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya memikirkan solusi bagi Jakarta dari hulu permasalahan. Menganggarkan uang dalam jumlah yang sangat besar tanpa memperbaiki akar permasalahan hanya akan menjadi bencana bagi warga Jakarta dan bagi Negara kita.

Demikian, tulisan ini kami buat untuk meluruskan pemberitaan media maupun diskusi di media sosial dengan menegaskan bahwa diskusi ini merupakan ajang tukar pikiran pelajar Indonesia di Belanda yang dilakukan secara akademis tanpa muatan kepentingan politik apapun.

 

Ali Abdillah

Sekretaris Jenderal PPI Belanda,

 

Tulisan ini dibuat bersama narasumber diskusi (Hero Marhaento dan Edwin Sutanudjaja)

21 comments

  1. Mantap. Memang sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda, bersikap independen. Walaupun beasiswa Anda disediakan oleh Pemerintah, jangan sampai sikap kritis Anda kepada Pemerintah luntur karenanya.

    Hidup PPI Belanda! Hidup arwah Baginda Dahlan Abdoellah, Sosrokartono, Soerjopranoto, Soewardi Soerjaningrat, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Nazir Pamoentjak, dll.

  2. “Studi yang dilakukan oleh LIPI menyebutkan bahwa gempa raksasa pada tahun 1699 pernah memporakporandakan Jakarta. Gempa tersebut berpotensi akan datang kembali apabila memiliki probabilitas waktu ulang 500 tahun (dapat dilihat di http://lipi.go.id/lipimedia/Peta-Direvisi-Sumber-Baru-Gempa-Ditemukan/15689). Berdasarkan fakta tersebut, membangun tembok raksasa di Teluk Jakarta cukup berisiko.”

    Udah baca linknya, mau tanya aja. Kalo bangun tembok raksasa di Sumut, Lampung, Padang, Flores, kira-kira beresiko ga ya?

  3. Iya, terus sekarang solusinya apa??? Jakarta sudah di bawah muka laut 1,4 meter, kalau lagi rob, 2,8 meter. Sand nourishment??? Pemaikaian air tanah dikurangi? Emangnya tanahnya bakal naik lagi???

  4. Room for the river mah udah dikerjain jaman Ahok, sungai sudah dikeruk. Tanggul sungai bisa aja dibongkar, asal ada jaminan air sungai nga akan masuk rumah warga. Urbanisasi, ruang terbuka hijau, dan bla bla, memang dari dulu sedang dikerjakan solusinya, antara lain pembangunan infrastruktur di daerah (jokowi) dan penggusuran bangunan liar (ahok) untuk area hijau. Tanggul laut ngga boleh dibangun karena takut gempa? Jadi kamu mau bilang, ngga perlu mikir yang ribet, kita pasti kalah, ngabisin duit, pasrah aja sudah dari dulu langganan banjir. Kalian Engineer atau ahli ekonomi?

    Kok masih pinter anak ITB ya??

  5. Ust. Pensiun is back

    Sebaiknya ibukota dipindahkan saja ke kampung saya, disana ada lahan yang sangat luas, 900 mdpl, udaranya sejuk, gadisnya cantik2, kalau masalah alam jangan dilawan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, bangga dengan segala dosa dosa.

  6. Salut oleh klarifikasi yang diberikan oleh tim PPI Belanda 🙂

  7. bener AHOK… jangan omong doang, PULANG kemari BERI SOLUSI.

  8. Solusinya adalah tanah pulau palsu tersebut dipindahkan ke daratan Jakarta, maka permukaan daratan akan lebih tinggi.

  9. arus urbanisasi ke DKI Jkt sejak jaman Ali Sadikin tidak bisa di kurangi…yg ada malah bertambah terus,mau mengurangi penggunaan air tanah di DKI??…lihat saja ketika Kalijodo ditertibkan,banyak pipa2 air milik PDAM di bolongi untuk di curi airnya oleh warga dan siapa yg mau mengontrol ke setiap rumah2 warga DKI utk tidak menggunakan air tanah??..,blom lg penolakan sebagian warga bantaran kali/sungai yg sering di komporin oleh LSM2 ketika diilakukan penertiban…

  10. Dear PPI Belanda,

    Saya pribadi bangga dengan budaya sikap kritis ini dimana kita satu sama lain belajar untuk melihat satu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan keilmuan. Budaya ini perlu terus dikembangkan sehingga dapat semakin memberikan hasil yang positif. Ada beberapa nasihat saja dari Saya, yaitu:
    1. Sebagai Engineer, Scientist, ataupun Researcher harus selalu open minded. Solusi yang kita berikan selalu diawali dengan kata-kata satu dari solusi terbaik lainnya karena kita mungkin bukan orang terpintar didunia. Tolong ya Mas Hero diperbaiki kata-katanya. Seperti bahan presentasi Edwin, beliau memakai kata “Often” dengan demikian tidak menghakimi langsung terhadap hasil lain melainkan membuka peluang untuk berdiskusi. Jadi HARUS RENDAH HATI. Kita sekolah di Belanda bukan berarti kita orang paling pintar didunia.
    2. Tolong jika kita bukan sedang study atau meneliti atau pakar dibidang tertentu, boleh untuk mengkritisi, tapi jangan mengeluarkan engineering statement yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Boleh ditanya ke Engineer Belanda, apakah mereka mau merobohan tanggul lau mereka? kalau Pa Hero tinggal di Delft harus was2 itu soalnya Delft termasuk kota yang paling rendah di Belanda. Edwin memang pakar di bidang air tanah dan Saya sepakat untuk beberapa hal yang beliau utarakan karena Saya sedang meniliti tentang Jakarta dan bagaimana solusi terbaiknya, salah satunya permasalahan air tanah. Harusnya Pa Hero jika ingin mengusulkan suatu solusi yang Pa Hero bukan dibidangnya jangan menggunakan kata2 yang menghakimi atau sangat yakin karena jadi menyesatkan para anggota muda PPI Belanda lainnya yang sedang belajar. Semua yang diutarakan harus ada knowledge base-nya. Artikel saja harus ada sitasinya. Belajar lebih bijak lagi ya Pa Hero.
    3. Berkenaan dengan data. Saya maklum pada diskusi ini data yang kalian gunakan untuk mengkritisi NCICD sangat terbatas, mungkin dikarenakan akses atau waktu yang terbatas. Jika ingin membahas kembali NCICD boleh coba kontak para alumni belanda yang sedang bekerja di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sedang fokus di NCICD seperti Huda, Leo Sembiring, Anggraeni, dll. Saya juga sih.. hehehe.. tapi mungkin mereka lebih memiliki data. Sekedar informasi, saat ini yang sudah di setujui dari tahap NCICD baru phase A dan tidak semua sungai akan ditutup. Pengendalian sanitasi masih terus diteliti sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Teman2 PPI Belanda, saat ini bangsa Indonesia tidak semua malas berpikir. Jika bisa, coba tolong kalian luangkan waktu 2-3 jam untuk mendesain solusi jakarta. Jika perlua data, Saya rasa para alumni akan berkenan memberikan. Jika kalian luangkan waktu itu, pasti terasa betapa kompleks permasalahannya, saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, memang belum ada solusi terbaik saat ini, tapi bukan berarti malas berpikir tapi sedang dalam proses.
    4. Berkenaan dengan soft structure. Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Building with Nature telah melakukan kerjasama riset dan pembangunan berkenaan dengan sand trap menggunakan so called Hybrid Technology. Jika kalian berpeluang main ke Deltares mungkin bisa bertemu Han Winterwerp atau Bregje atau Pa Suryadi juga tahu koq.. hehehehe… Penelitiannya bahkan dilakukan menggunakan lab Balai Pantai yang dikomando alumni Belanda yaitu Leo Sembiring. Bangga khan.. hehehe.. Beberapa Master Student Belanda juga belajar disana sekarang loh. Konsep ini diawali dengan membangun prototipe di Demak dan sekarang sudah meluas untuk dikembangkan dibeberapa tempat. So, we also already think a head about environmental friendly infrastructure. Bekerja sama dengan Wetland Internasional, Indonesia juga sudah menerapkan teknologi coastal defense menggunakan Mangrove. Di Jakarta, sebagian daerah juga sudah mulai menerapkan hal ini. Nantinya, untuk setiap pulau reklamasi akan diterapkan ini jika hasil penelitiannya telah membuahkan hasil yang optimal dan telah disusun SNI nya. Mudah2an menambah wawasan ya. So, mulailah membangun jaringan dengan para alumni agar tidak ketinggalan informasi dan akhirnya membahas yang tidak2.

    Banyak yang ingin Saya sampaikan yang mudah2an dapat membangun khasanah keilmuan kita bersama akan tetapi ruang ini sangat terbatas. Lain kali kita bisa berdiskusi lebih banyak. Saya juga sedang belajar, mungkin banyak hal yang kurang “pas”, silahkan dikritik dan diberi masukan. Saya menyampaikan ini karena merasa prihatin sebagai bagian dari PPI Belanda dan akhirnya ikut menanggung beban feed back dari acara ini.

    Jangan menyerah, teruslah berkembang dan tetap independent.

    Salam

    Maruddin

  11. Dear PPI Belanda,

    Ada yang lupa.. hehehhe

    1. Berkenaan dengan Sand Nourishment. Coba dicek faktor apa saja yang dapat menyukseskan Sand Nourishment, mungkin arus, angin, dll. Setelah dicek, coba cek di pantai Jakarta apakah bisa diterapkan??? Data Anginn dan arus untuk beberapa bagian pantai Jakarta dapat diminta di Huda, Leo Sembiring, atau Saya (sedikit tapi di Saya).

    2. Berkenaan dengan Room for the River. Coba lewat Google Earth dicek kira2 dimana mau dilakukan Room for the River. Ketika memilih sambil diingat hukum hydrodinamika ya terkait dengan proses sedimentasi dll. Setelah dipilih coba dicek harga tanah yang perlu dibebaskan dan faktor sosialnya. Kemana mereka mau dipindahkan dan bagaimana caranya? Jika itu lahan kosong, mungkin tidak perlu memikirkan faktor sosial tersebut.

    Menarik khan… Jadi ada faktor sosialnya, ekonominya, dan engineeringnya… Nah, teman2 PPI Belanda khan dari berbagai keilmuan, dibahas deh berdasarkan keilmuan masing2. Dengan demikian, kita bisa kasih solusi konkrit buat Jakarta.

    Semangat ya..

    Salam,

    Maru

  12. Reklamasi di Makassar yang dapet kontrak nya Company dari Belanda, moga moga aja bawa kebaikan buat Kota Makassar

  13. setahu gw Muslim Muin dan Edwin Sutanudjaja adalah alumni Teknik Sipil ITB yang semuanya sudah bergelar Doktor, mereka adalah pakar dibidangnya yaitu Sumber Daya Air

  14. Dear Didit,

    Sepertinya kebanyakan kami mengkritisi beberapa pernyataan dari Pa Hero bukan dari Pa Edwin. Kalau Pa Edwin sudah well known lah kapasitasnya dalam membahas hal tersebut terlebih lagi terkait dengan air tanah karena memang bidangnya. Tolong digaris bawahi, bahwa yang kebanyakan kami kritisi adalah beberapa pernyataan dari Pa Hero.

    Terima kasih.

    Salam,

    Maruddin

  15. Paragraf dua: “Dalam diskusi tersebut tidak pula bermaksud memberikan pernyataan sikap yang mewakili seluruh pelajar Indonesia di Belanda”

    Paragraf kedua sebelum terakhir: “Diskusi kami berakhir dengan sebuah pernyataan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya memikirkan solusi bagi Jakarta dari hulu permasalahan.”

    Kok rasanya kontradiktif ya?

  16. Saya baru saja membaca satu artikel yang menarik dan penulisnya memberikan penjelasan yang masuk akal. Artikel tersebut dengan sangat baik menjelaskan dan juga membantah isi dari artikel PPI Belanda. Penulis dari artikel yang saya berikan linknya di bawah ini juga memiliki nara sumber orang Belanda yang juga merupakan ahli di bidan ini. Mungkin ini bisa menjadi sumber lain untuk mengklarifikasi pernyataan yang sudah diberikan atas nama PPI Belanda ini.
    Saya tidak meragukan kualitas para pelajar Indonesia di Belanda, maka alangkah baiknya bila dapat diberikan respon atau klarifikasi atas isi artikel berikut ini, yang dapat menjelaskan dengan baik dan membantah artike dari PPI Belanda.

    http://www.kompasiana.com/gifted-disinkroni.com/ppi-belanda-ngawur-mengatakan-bendungan-laut-kadaluarsa_576f7db2917a61aa0428607b

    Salam,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: