Disorientasi Kebangsaan: Sebuah Dialog bersama Ketua Mahkamah Konstitusi

dialog-ketua-mk

Den Haag – “Bangsa Indonesia saat ini telah kehilangan orientasi.”, demikian ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., dalam pidatonya di Aula Nusantara, KBRI Den Haag. Kondisi kebangsaan dan bernegara merupakan tema pidato Ketua MK yang disampaikan pada hari Rabu, 30 November 2016 lalu dalam acara silaturahmi dengan pelajar, diaspora, dan masyarakat Indonesia di Belanda.

Dalam pidatonya, Ketua MK menyampaikan bahwa deklarasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan yang jelas, yakni bersatu dalam rangka mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan visi mencapai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Terlepas dari latar belakang suku, ras, dan agama para pemuda yang beragam.

Namun, semangat persatuan tersebut kini sedang mengalami penurunan akibat adanya ‘penyakit’ (disorientasi) yang dialami oleh bangsa Indonesia. Serba instan, tutur Ketua MK ketika menjelaskan disorientasi pertama. Bangsa Indonesia cenderung menginginkan keberhasilan dapat diperoleh secara cepat. Disorientasi kedua ialah ketidakpercayaan (distrust), baik antar lembaga maupun antar sesama. Poin ketiga yakni berkembangnya surplus kebebasan namun minim tanggung jawab, contohnya terlalu banyak berbicara namun tak mau mendengar.

Ketua MK mengutip pemikiran Bung Karno mengenai istilah jembatan emas dalam rangka mencapai dan mengisi kemerdekaan yang dapat dibangun melalui pembangunan jiwa bangsa (nation and character building). Pembangunan aspek ini tentunya dapat menjadi pondasi pembangunan aspek-aspek lain.

“Nilai luhur masyarakat Indonesia sesungguhnya bersifat paguyuban”, jelas Ketua MK. Namun, dalam keberjalanannya, pola keluhuran ini mengalami transisi akibat adanya disorientasi kebangsaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Masyarakat yang telah kehilangan jati diri dapat diperbaiki melalui proses pendidikan agar dapat menjadi bangsa yang maju. Tak hanya melalui pendidikan formal, akan tetapi turut diselaraskan dengan pengembangan karakter, etika, dan kode etik yang mendalam.

Menambahkan perihal kondisi kebangsaan dan bernegara, Ketua MK berpendapat bahwa kini MK hanya dianggap sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Padahal, secara filosofis MK merupakan sebuah lembaga yang menjaga ideologi (the guardian of ideology). Hal ini diejawantahkan dalam wewenang MK untuk menguji nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Undang-Undang (UU). Permasalahan terjadi ketika produk UU menjadi cacat sejak lahir karena proses pembuatannya melibatkan kepentingan politik. Padahal, UU harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan konstitusi paling dasar, yakni ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun hari kian larut, namun tak kurang dari 40 peserta dialog dari berbagai penjuru kota di Belanda menyempatkan hadir hingga acara selesai. Antusiasme peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan usai pidato Ketua MK disampaikan.

“Memasuki abad ke-21, saya yakin sebentar lagi Nusantara akan jaya di bawah NKRI. Dan yang memimpin adalah adik-adik ini semua, asalkan tetap berpegang pada ideologi Pancasila. Tapi kalau masih disorientasi dan distrust ya nggak akan ketemu.”, imbuh Ketua MK ketika mengakhiri sesi tanya-jawab.

I Gusti Agung Wesaka Puja, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, menilai bahwa kesempatan dialog kali ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat Indonesia di Belanda untuk mengetahui kondisi hukum dan kebangsaan di Indonesia saat ini, sekaligus berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai perbaikannya di Indonesia. [SA]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: