Diaspora Indonesia: antara negara, kewarganegaraan, nasionalisme, dan makna berbakti kepada bangsa

Rika Theo, kandidat PhD dari Utrecht University

Rika Theo, kandidat PhD dari Utrecht University

Sabtu, 20 Februari 2016, bertempat di Radboud University Nijmegen, Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPI Belanda), PPI kota Nijmegen, dan Indonesian Forum in Nijmegen (IFN) bekerjasama menyelenggarakan diskusi Lingkar Inspirasi dengan judul “Diaspora Indonesia (Diskusi Kebangsaan V); Antara Negara, Kewarganegaraan, Nasionalisme, dan Makna Berbakti kepada Bangsa”. Diskusi tersebut mengambil sudut pandang yang beragam dari berbagai elemen diaspora Indonesia dan menghadirkan Jun Kuncoro (Fungsi Konsulat dan Protokoler KBRI), Ebed Litaay (Presiden Indonesian Diaspora Network), Yasmine Soraya(Sekjen Indonesian Migrant Worker Union), dan Rika Theo (PhD Candidate Social Geography and Planning Utrecht University) selaku pembicara.

Dalam sambutannya, ketua PPI Nijmegen Falma Kemalasari mengungkapkan bahwa diskusi ini merupakan diskusi kelima dari rangkaian Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PPI Nijmegen bersama IFN selama satu periode kepengurusannya. “Diskusi kali ini kami bekerja sama dengan program Lingkar Inspirasi yang diadakan oleh PPI Belanda. Rangkaian Diskusi Kebangsaan sendiri akan ditutup bersamaan dengan Indonesian Cultural Day sebagai acara puncak PPI Nijmegen pada 12 Maret nanti,” ujar Falma.

Sesi pertama diskusi dimulai dengan membahas sudut pandang pemerintah yang diwakili oleh Jun Kuncoro dan Rika Theo dari perspektif akademisi. Dalam paparannya Jun menyampaikan bahwa berdasarkan Kongres Diaspora ke-2, diaspora dapat didefinisikan dalam kategori WNI, pekerja migran, ekspatriat, keturunan WNI, maupun simpatisan Indonesia. Pihaknya mengakui tidak pernah ada angka pasti mengenai jumlah diaspora. Hal ini disebabkan rumitnya pendataan di lapangan ditambah lagi kendala teknis seperti pelintas batas tanpa dokumen resmi, over-stayer, hingga rendahnya tingkat partisipasi pelintas batas dalam melaporkan dirinya ke konsulat Indonesia di Belanda. “Kami cenderung bisa mendata yang masuk, namun kesulitannya ada ketika mereka pulang dan kami harus melakukan update data” ujar Jun memaparkan salah satu kendala pendataan diaspora Indonesia di Belanda. Senada dengan Jun, dalam Rika pun menambahkan bahwa kini diaspora sudah mengalami peyorasi makna dan hal tersebut menyebabkan kaburnya definisi siapa diaspora sebenarnya. Menurutnya hal ini penting untuk disepakati karena mengandung implikasi besar terhadap mereka yang berada di ranah yang “abu-abu” seperti eksil dan buruh migran tanpa dokumen resmi.

Dalam catatan KBRI Belanda, pihaknya memperkirakan 10% dari jumlah populasi masyarakat Belanda adalah “diaspora” Indonesia atau mereka yang berkaitan dengan Indonesia. Hal ini mengindikasikan besarnya keterikatan ke-Indonesia-an di Belanda. Hal ini menurut Jun memiliki potensi untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan “poverty eradication” dan “development support” di Indonesia. Jun menambahkan kesempatan tersebut idealnya harus disertai dengan pembangunan momentum dan kanal penyaluran sumber daya (pengetahuan, teknologi, dan ekonomi) guna masuk kembali ke Indonesia sehingga diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bisa melakukannya secara optimal tanpa kendala. Pada akhir sesi pertama, Rika mengingatkan bahwa diaspora adalah “komunitas terbayang” yang dibangun atas imajinasi tentang homeland (tanah air). Sehingga pada akhirnya, diaspora adalah identitas yang bisa dikenakan oleh siapapun atas pilihannya. Kontribusi diaspora bukan hanya pada tataran kontribusi ekonomi, namun lebih dalam daripada itu, mereka adalah ujungtombak citra Indonesia di era globalisasi ini.

Ebed Litaay - Ketua Indonesian Diaspora

Ebed Litaay – Ketua Indonesian Diaspora

Pada sesi kedua, diskusi menghadirkan dua organisasi besar yang bersentuhan langsung dengan para diaspora Indonesia di Belanda. Ebed Litaay memaparkan besarnya animo komunitas diaspora Indonesia di dunia, terkhusus di Belanda untuk berkontribusi secara nyata ke Indonesia. Kontribusi tersebut hingga saat ini terus digaungkan dan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi namun juga bidang sosial. Dalam pergerakannya Indonesian Diaspora Network berpegang pada prinsip untuk meningkatkan, membangun, merangkul, dan menyatukan mereka yang berkeinginan untuk berkontribusi untuk Indonesia. Beberapa proyek sudah sukses dilakukan baik yang bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah. Jakarta Old Town Revitalization, moratorium bantuan alat kesehatan dengan Pemerintah Provisi DKI Jakarta, penelitian case study isu kesehatan di Lombok, Taman Film di Bandung, hingga pembangunan dan renovasi ruang public di Maluku adalah bukti nyata kontribusi IDN yang selalu berkeinginan untuk menghadirkan solusi atas permasalahan dan bersifat non-political ini. Pria berpaspor Belanda ini berujar, “Orang diaspora bukan masalah, mereka aset.”

Mengamini apa yang disampaikan Ebed mengenai diaspora sebagai aset, Yasmine kemudian menyisir isu yang selama ini kerap luput dari kacamata awam mengenai diaspora Indonesia di Eropa; buruh migran. Meski tidak menghadapi masalah yang sangat distingtif seperti yang yang dialami rekan-rekan buruh di Asia dan Timur Tengah, buruh migran di Belanda bukan berarti tidak memiliki masalah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengalami masalah semenjak hari pertama kedatangannya di Belanda.

“Konon ada pemilik resto yang bisa mempekerjakan saya di Belanda. Bila saya bisa mengurus sendiri (dokumen dan ijin kerja) maka saya akan dipekerjakan. (Ternyata) Saya ketipu oleh agen, saya bayar sekitar 50 juta, tapi sampai di sini semua kontak hilang dan tidak bisa dihubungi. Saya kemudian ditolong oleh orang Indonesia, juga orang Jawa Surinaam.” ujar salah satu buruh migran yang juga datang dalam diskusi ini.

Yasmine menyatakan bahwa isu over stay dan mereka yang bekerja secara undocumented adalah permasalahan yang kerap dihadapi Indonesian Migrant Worker Union di lapangan. Maraknya penipuan yang dilakukan oleh agen-agen nakal mendorong IMWU bekerjasama dengan KBRI Belanda dalam menertibkan dan membangun satu sistem informasi mengenai hak dan kewajiban buruh migran di Belanda dan Eropa. Akhirnya, menutup diskusi Yasmine mengingatkan pemerintah bahwa masalah buruh migran Indonesia sejatinya adalah fenomena gunung es, keberadaan buruh migran pun selayaknya tidak dipisahkan dan dianggap subordinat dari elemen diaspora lainnya.

Ah43oekNKgEtQI4D--TF4KtVy_1ujQ1ngtCNfgl1FtF6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: